TIMIKA, jurnalpapua.id
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika terus memperkuat upaya pencegahan dan penurunan stunting melalui kampanye kesehatan yang melibatkan kader Posyandu serta lintas sektor di Distrik Mimika Baru.
Kampanye pencegahan stunting yang berlangsung di Distrik Mimika Baru, Jumat (20/11/2026), diikuti kader Posyandu, anggota Polsek Mimika Baru, pegawai Distrik Mimika Baru, serta anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Distrik Mimika Baru.
Penanggung Jawab (Pj) Program Promosi Kesehatan Dinkes Kabupaten Mimika, Mariance Aruan, SKM, mengatakan kader Posyandu memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan melakukan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, Distrik Mimika Baru memiliki 55 Posyandu. Jika setiap Posyandu memiliki rata-rata lima kader, maka terdapat sekitar 275 kader yang berperan aktif mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Ia menjelaskan, tugas kader Posyandu saat ini semakin luas. Jika sebelumnya pelayanan lebih banyak berfokus pada ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kini kader harus melakukan pendampingan berdasarkan siklus hidup, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, usia produktif hingga lanjut usia.
Selain memberikan pelayanan di Posyandu, kader juga dituntut melakukan kunjungan rumah untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat, termasuk mengidentifikasi ibu hamil berisiko dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
“Peran kader sekarang sangat besar. Mereka tidak hanya bertugas saat kegiatan Posyandu, tetapi juga melakukan kunjungan rumah dan memantau kesehatan masyarakat sepanjang siklus kehidupan. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan insentif kader juga perlu menjadi perhatian pemerintah,” jelas Mariance.
Ia mengungkapkan, persoalan insentif kader, khususnya yang bertugas di wilayah kelurahan, masih menjadi perhatian. Berbeda dengan kampung yang memiliki alokasi dana untuk mendukung kegiatan kesehatan, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan honor kader, dukungan anggaran bagi kader di kelurahan masih perlu diperjelas.
Dinkes Mimika, kata dia, akan terus mendorong koordinasi dengan instansi terkait agar pada tahun anggaran mendatang terdapat kepastian dukungan anggaran bagi para kader Posyandu.
Mariance juga menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode tersebut merupakan masa penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.
Karena itu, ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal enam kali selama masa kehamilan, disertai pemeriksaan kesehatan dan pemantauan kondisi janin.
Ia menyebutkan, fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mimika saat ini semakin memadai. Pemeriksaan ultrasonografi (USG) juga telah tersedia di Puskesmas sehingga ibu hamil dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan tersebut melalui fasilitas kesehatan dengan kepesertaan BPJS sesuai ketentuan.
Setelah anak dilahirkan, upaya pencegahan stunting dilanjutkan melalui pemberian imunisasi lengkap, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di Posyandu, serta pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama.
Setelah usia enam bulan, bayi mulai diberikan makanan pendamping ASI (MPASI) dengan memperhatikan kebutuhan gizi sesuai tahapan usianya.
Mariance juga mengingatkan pentingnya penerapan pola makan bergizi seimbang dengan memperhatikan kebutuhan karbohidrat, sayuran, lauk-pauk dan buah-buahan.
Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik, pemeriksaan kesehatan rutin dan pemantauan tumbuh kembang anak merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya stunting sejak dini.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, S.STP, dalam arahannya menekankan pentingnya penguatan kapasitas kader Posyandu dan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam upaya pencegahan stunting.
Merlyn menyampaikan bahwa Distrik Mimika Baru memiliki 55 Posyandu yang membutuhkan dukungan kader memadai agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh masyarakat.
Ia juga mendorong keterlibatan lintas sektor, termasuk aparat keamanan, pemerintah kelurahan dan kampung, serta TP-PKK untuk membantu kader menjangkau masyarakat, terutama ibu hamil dan kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan kesehatan.
Menurut Merlyn, kegiatan pencegahan stunting tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan berkelanjutan hingga menjangkau masyarakat di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
Ia turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah terlibat dan berharap informasi mengenai kesehatan, pola asuh serta pencegahan stunting dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami masyarakat.
Mariance menambahkan, keberhasilan pencegahan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah distrik, kelurahan, kampung, RT/RW, kader Posyandu hingga aparat keamanan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kesehatan ibu dan anak sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Sehat untuk Semua. Mimika Sehat, Mimika Maju,” tutupnya.(**)































































Discussion about this post