TIMIKA – jurnalpapua.id
Distrik Mimika Baru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Distrik tahun 2025. Terdapat 285 usulan program yang dihasilkan dalam kegiatan ini untuk dikerjakan pada Tahun 2026 mendatang.
Musrenbang yang digelar dihalaman Kantor Distrik Mimika Baru, Jumat (21/2/2025) ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Setda Mimika, Septinus Timang.
Turut hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, DR. Yohana Paliling yang sekaligus memberikan arahan dan penyampaian kepada peserta Musrenbang.
Ratusan program dan kegiatan yang diusulkan ini mengacu pada setiap usulan yang masuk dari 11 kelurahan dan 3 kampung di wilayah Distrik Mimika Baru.
Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay mengatakan, 285 program prioritas ini akan diusulkan pada forum OPD. Kegiatan-kegiatan ini terdiri dari bidang Sosbud, Ekonomi dan Infrastruktur.
“Yang sangat prinsip bagi kami adalah menyangkut persampahan di wilayah Distrik Mimika Baru sebagai distrik kota yang menjadi panutan bagi semua distrik yang ada di Kabupaten Mimika,”kata Joel.
Menurut Joel, sampah ini sering menjadi masalah yang tidak akan pernah akan berhenti dan sampai saat ini terus ada. Oleh sebab itu, masalah ini akan didorong pada musrenbang tingkat kabupaten.
Selain masalah sampah, ia juga menyampaikan terkait masalah lingkungan yang mana ada beberapa area yang ketika hujan maka akan air tergenang.
“Diharapkan itu jadi perhatian agar dilihat oleh Dinas PUPR sehingga bisa diperhatikan atau diakomodir usulannya,”ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Setda Mimika, Septinus Timang dalam sambutannya mengatakan, Perencanaan ini harus diusulkan sesuai kebutuhan di masyarakat. Jadi, mengusulkan itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan.
“Jadi nanti diskusi bersama dan lihat kira-kira apa yang jadi prioritas di kampung dan kelurahan untuk didorong,”tutur Septinus.
Septinus berpesan terkait pembangunan yang dilakukan dalam Musrenbang ini harus berkelanjutan dan inklusif. Artinya bahwa program yang diusulkan harus memperhatikan aspek keberlanjutan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Sementara terkait peningkatan infrastruktur dasar dalam artian pemerintah daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan akses infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Distrik Mimika Baru.
Sementara terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat itu program pembangunan harus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Lainnya, terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik salah satunya adalah peningkatan fasilitas kesehatan dan mutu pendidikan menjadi prioritas utama guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan sehat.
Dan perlu ada kolaborasi dan sinergi semua pihak itu keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. (**)
Discussion about this post