TIMIKA – jurnalpapua.id
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi menindaklanjuti penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) saat ini sudah memasuki tahap II di Hotel Grand Tembaga Lantai 3, Jumat (29/8/2025).
Adapun tema yang diusung ialah “Meningkatkan ketangguhan Kabupaten Mimika Dalam Risiko Bencana Untuk Mewujudkan Mimika Responsif, Enerjik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing Menuju : ‘Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat adil dan Sejahtera).
Sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu.
Saat membacakan sambutan Bupati Mimika, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu mengatakan, Kabupaten Mimika, dengan kondisi geografis yang beragam, mulai dari pesisir pantai, dataran rendah, hingga pegunungan, memiliki poteriai risiko bencana yang juga beragam.
“Kita dihadapkan pada ancaman bencana alam seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, hingga tsunami. Selain itu, kita juga tidak boleh lengah terhadap potensi bencana non alam dan bencana sosial yang mungkin terjadi seiring dengan dinamika pembangunan di daerah kita,”kata Frans.
Frans mengatakan, bahwa tentu semua tidak pernah berharap bencana terjadi, namun kesiap-siagaan adalah kunci utama untuk meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan.
“Menyikapi hal ini, kita tidak boleh hanya bersikap reaktif saat bencana terjadi. Kita harus membangun sebuah paradigma baru, yaitu paradigma proaktif dan preventif. Penanggulangan bencana bukan lagi sekadar urusan respons darurat, melainkan sebuah siklus yang utuh, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana,”ujarnya.
Menurutnya, di sinilah letak vitalnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan disusun bersama. Dokumen ini bukanlah sekadar tumpukan kertas atau formalitas administrasi. Dokumen ini akan menjadi peta jalan, panduan strategis, dan komitmen bersama seluruh elemen di Kabupaten Mimika dalam upaya mengurangi risiko bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Katanya, penyusunan RPB ini tidak akan bermakna jika hanya dilakukan oleh pemerintah semata. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama, tanggungjawab bersama. Oleh karena itu, kegiatan lokakarya dan konsultasi publik ini menjadi momentum yang sangat tepat.
“Kita perlu mengedepankan prinsip kolaborasi di mana pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media bersatu padu. Mari kita pastikan dokumen ini memuat langkah-langkah mitigasi yang jelas, strategi kesiapsiagaan yang terukur, mekanisme respons yang cepat dan tepat, serta program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkelanjutan,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan Federika Fakdawer mengatakan, maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluaskan Informasi dan membangun pemahaman bersama, mengenal proses dan urgensi penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencara (RPB) Kabupaten Mimika untuk periode lima tahun ke depan.
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah, memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenal tahapan penyusunan Dokumen RPB, menjaring masukan, saran, dan data awal dari para pemangku kepentingan untuk memperkaya proses penyusunan dokumen.
Lainnya, menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika dan mewujudkan sinergi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pihak lainnya dalam kerangka kerja Pentahelix Penanggulangan Bencana. (**)
Discussion about this post