TIMIKA, jurnalpapua.id
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Papua Tengah menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan mendorong keterlibatan petani lokal dalam penyediaan komoditas pangan.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPD HKTI Papua Tengah terpilih, Aner Maisini, setelah dirinya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Papua Tengah yang digelar di Hotel Cartenz Timika, Sabtu (3/10/2026).
Aner yang juga Bupati Intan Jaya mengatakan, kehadiran HKTI di Papua Tengah harus menjadi wadah untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus memastikan masyarakat lokal memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah pusat.
Menurutnya, Papua Tengah memiliki potensi pertanian yang besar, namun petani lokal masih membutuhkan edukasi dan pendampingan agar mampu mengembangkan pertanian dari sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi kegiatan ekonomi yang berorientasi pasar.
“Bagaimana kita memastikan petani-petani yang ada di Papua Tengah, lebih khusus orang Papua, bisa menjadi petani modern. Mereka harus mampu menghitung hasil pertanian untuk kebutuhan bisnis dan pasar sehingga memberikan dampak positif bagi pengembangan daerah dan negara,” kata Aner dalam sambutannya.
Ia mengatakan, salah satu bentuk dukungan HKTI adalah memastikan program-program nasional yang berkaitan dengan pangan dapat diterjemahkan dan dilaksanakan hingga ke tingkat daerah.
Termasuk di dalamnya, kata dia, bagaimana komoditas yang dihasilkan petani lokal dapat terserap untuk mendukung kebutuhan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aner menilai, koordinasi antara HKTI, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar program pemerintah pusat tidak berhenti pada kebijakan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
“Ini tugas kita bersama. Bagaimana kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya masyarakat lokal bisa diberdayakan, termasuk memastikan SPPG dapat berjalan dan HKTI juga mendorong komoditas pertanian lokal untuk bisa diserap,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi Papua Tengah sebagai wilayah yang memiliki karakteristik daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi serta kearifan lokal.
Karena itu, HKTI Papua Tengah akan mendorong pemberdayaan petani lokal sesuai potensi masing-masing daerah, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti kopi.
Aner menegaskan, HKTI Papua Tengah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung agenda ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN HKTI, Manimbang Kahariady, meminta kepengurusan HKTI di Papua Tengah membangun komunikasi dan konsolidasi yang efektif dengan pemerintah maupun petani.
Menurut Manimbang, HKTI harus menjadi jembatan bagi aspirasi petani sehingga berbagai persoalan yang dihadapi petani di daerah dapat disampaikan kepada DPN HKTI untuk diteruskan ke tingkat pemerintah pusat.
“Tujuan kita satu, memajukan pertanian Indonesia dan memajukan petani Indonesia. Apa pun kebijakan yang terkait dengan petani, sampaikan ke DPN agar dapat diteruskan kepada pemerintah,” kata Manimbang.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat produksi pangan dan mewujudkan swasembada pangan.
Manimbang mengingatkan agar konsolidasi organisasi tidak hanya diwujudkan melalui rapat dan rutinitas organisasi, tetapi harus menghasilkan kontribusi nyata terhadap kemajuan sektor pertanian.
“Jangan sampai kita terjebak pada rutinitas organisasi. Konsolidasi tertinggi adalah ketika kita mampu memberikan kontribusi untuk memajukan dunia pertanian,” ujarnya.
Musda HKTI Papua Tengah tersebut menjadi momentum awal pembentukan dan penguatan organisasi HKTI di provinsi yang terdiri dari delapan kabupaten tersebut. Kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Aner Maisini diharapkan mampu memperkuat posisi petani lokal sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan berbagai program ketahanan pangan.
Dukungan terhadap MBG menjadi salah satu ruang strategis yang dapat mempertemukan kepentingan peningkatan gizi masyarakat dengan penguatan produksi dan ekonomi petani lokal.(**)
Discussion about this post