TIMIKA, jurnalpapua.id
Empat kepala daerah dari sejumlah wilayah di Indonesia memaparkan strategi memperkuat toleransi dan menjaga kerukunan masyarakat melalui kebijakan pemerintah, penyelesaian konflik sosial, perlindungan rumah ibadah, hingga pelibatan generasi muda.
Strategi tersebut dibahas dalam Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 melalui Sesi VI Paralel Tematik Panel D bertajuk Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Kota Toleran yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (16/11/2026).
Empat narasumber yang hadir yakni Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim, Bupati Sambas Satono, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani, serta Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono. Diskusi dipandu Peneliti Senior SETARA Institute, Ikhsan Yosarie.
Dalam forum tersebut, masing-masing kepala daerah berbagi pengalaman dan praktik kebijakan di wilayahnya dalam menghadapi persoalan keberagaman, termasuk konflik antarumat beragama, diskriminasi pelayanan publik, persoalan pendirian rumah ibadah, serta penguatan pendidikan toleransi.
Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyelesaikan persoalan intoleransi melalui dialog dan kebijakan yang berkelanjutan.
Ia mencontohkan pengalaman Kota Bogor dalam menyelesaikan persoalan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah dengan menyediakan lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan gereja setelah persoalan tersebut berlangsung bertahun-tahun.
Menurut Dedie, penyelesaian persoalan keberagaman membutuhkan keberanian pemerintah mengambil langkah yang tepat, disertai komunikasi dan dialog dengan seluruh pihak.
Selain itu, Pemkot Bogor memperkuat pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai langkah jangka panjang untuk mencegah konflik sosial.
Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengingatkan pengalaman konflik sosial yang pernah terjadi di wilayahnya pada 1997. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa kerukunan harus dirawat secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah di tengah seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang sosial.
“Kuncinya hari ini pemerintah harus hadir di semua komponen, semua suku bangsa, semua agama kita rawat bersama-sama. Rangkul semua, berjalan, berdiri, duduk sama-sama tinggi sama rendah,” kata Satono.
Menurutnya, komunikasi dan kedekatan pemimpin dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan serta mencegah munculnya konflik.
Berbeda dengan pendekatan tersebut, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memaparkan konsep Harmoni Budaya sebagai strategi membangun kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Pemkot Surakarta memperkuat kebijakan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat.
Implementasinya dilakukan melalui kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pendidikan toleransi di sekolah, pencegahan perundungan, serta pengembangan kampung toleransi.
Pemerintah Kota Surakarta juga memanfaatkan kegiatan seni dan budaya, festival lintas agama, kirab kerukunan, hingga ornamen perayaan hari besar keagamaan di ruang publik sebagai sarana mempertemukan masyarakat dari berbagai latar belakang.
“Kita ingin semua rumah ibadah terlindungi, aduan masyarakat terkait ketidaksetaraan maupun ketidaknyamanan bisa cepat ditangani, dan konflik dapat dicegah dengan baik,” ungkap Astrid.
Adapun Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan, regulasi, serta dukungan anggaran untuk memastikan program kerukunan berjalan secara berkelanjutan.
Pemkot Tegal meningkatkan dukungan anggaran kepada FKUB dan membentuk Forum Pemuda Antarumat (Formap) melalui Surat Keputusan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026.
Selain itu, terdapat dua regulasi yang menjadi landasan penguatan toleransi, yakni Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Perda Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Dedy juga mengungkapkan pengalaman pemerintahannya dalam menyelesaikan persoalan usulan pendirian rumah ibadah yang telah berlangsung selama 34 tahun. Persoalan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan pada Juli 2026 melalui proses mediasi yang melibatkan Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pemerintah daerah.
Menurutnya, menjaga toleransi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan komitmen kepala daerah, dukungan anggaran, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Berbagai pengalaman yang disampaikan empat kepala daerah tersebut memperlihatkan bahwa setiap wilayah memiliki tantangan berbeda dalam mengelola keberagaman. Namun, dialog, kepastian hukum, pelayanan publik yang setara, pendidikan, dan kolaborasi masyarakat menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang harmonis.
Melalui KKT II 2026 di Mimika, pertukaran pengalaman antardaerah diharapkan dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan toleransi sebagai bagian nyata dari pembangunan.(**)




























































Discussion about this post