TIMIKA, jurnalpapua.id
Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu (15/11/2026). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta membangun masyarakat yang inklusif dan damai di tengah keberagaman.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat semangat toleransi di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial.
Menurut Johannes, keberagaman merupakan kekuatan sekaligus modal sosial yang harus dijaga bersama. Sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik menjadi kunci menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan demokratis.
Ia menegaskan, perbedaan bukanlah penghalang untuk membangun kebersamaan, melainkan kekuatan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan saling menghormati.
Karena itu, Johannes berharap KKT II tidak sekadar menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi mampu melahirkan gagasan, komitmen, serta langkah nyata dalam memperkuat toleransi, baik di Mimika maupun daerah lain di Indonesia.
Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, menegaskan bahwa Konferensi Kota Toleran memiliki makna luas. Istilah kota dalam konferensi tersebut tidak hanya merujuk pada wilayah administratif berstatus kota, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil.
Menurut Halili, KKT merupakan ruang strategis untuk berbagi pengetahuan, bertukar praktik baik, membahas regulasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan keberagaman di daerah.
Ia menilai, persoalan toleransi tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru memperkokoh persatuan bangsa.
Halili juga menekankan pentingnya tiga pilar kepemimpinan dalam membangun ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial dalam menjaga kerukunan, membangun komunikasi, serta mempererat hubungan harmonis di tengah masyarakat.
Ia turut menyoroti pentingnya pendidikan toleransi bagi generasi muda, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Menurutnya, ruang digital harus dimanfaatkan secara positif untuk memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.
Halili juga mendorong agar prakarsa toleransi dimulai dari pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan kebijakan di tingkat nasional membutuhkan proses panjang sehingga inisiatif daerah menjadi langkah strategis untuk terus memperkuat kebebasan beragama dan berkeyakinan.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.
Kabupaten Mimika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan KKT II karena memiliki pengalaman dalam membangun kehidupan masyarakat yang plural, dengan beragam kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas.
Penyelenggaraan konferensi di Papua Tengah juga dinilai strategis untuk memperluas perspektif toleransi yang selama ini cenderung berpusat di wilayah Indonesia bagian barat, sekaligus memperkenalkan praktik baik kerukunan dari kawasan Indonesia Timur.
Mengusung tema “Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan”, KKT II Tahun 2026 diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman, tetapi menghasilkan komitmen serta langkah konkret bagi kehidupan masyarakat yang damai, setara, dan saling menghargai.(**)



























































Discussion about this post