TIMIKA, jurnalpapua.id
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal China yang diduga menyalahgunakan izin tinggal untuk melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan tujuan kedatangan mereka di Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Selain deportasi, kelima WNA berinisial QZ, DZ, HW, BS, dan LJ tersebut juga dikenakan sanksi administratif berupa penangkalan sehingga tidak dapat kembali masuk ke wilayah Indonesia selama masa penangkalan berlaku.
Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Papua, Samuel Toba, menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim pengawasan keimigrasian melakukan operasi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Nabire pada 2 November 2026.
Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dua WNA berinisial QZ dan DZ di sebuah rumah tinggal. Sementara tiga lainnya, yakni HW, BS, dan LJ, diamankan di Hotel Karya Papua, Nabire.
“Di lokasi pertama, tim menemukan dua orang. Selanjutnya, di lokasi kedua, petugas mengamankan tiga orang yang sedang berada di Hotel Karya Papua,” kata Samuel dalam konferensi pers di Aula Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Sabtu (14/11/2026).
Berdasarkan pemeriksaan awal, kelima WNA tersebut diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan izin tinggal yang dimiliki. Dokumen perjalanan mereka turut diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Pada 9 November 2026, kelimanya dipanggil ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika untuk menjalani pemeriksaan terkait tujuan kedatangan dan rencana aktivitas selama berada di Indonesia.
Samuel menjelaskan, kelima WNA tersebut masuk ke Indonesia melalui Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan penerbangan domestik menuju Nabire. Mereka diketahui hanya mengantongi izin tinggal kunjungan, bukan izin untuk bekerja.
Hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran Pasal 75 huruf a juncto Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Langkah ini untuk memastikan kesesuaian antara maksud pemberian izin tinggal dengan kegiatan riil di lapangan,” tegasnya.
Samuel menambahkan, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan merupakan bentuk penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika, Thomas Aries Munandar, mengungkapkan terdapat indikasi motif ekonomi di balik kedatangan kelima WNA tersebut ke wilayah Papua Tengah.
Menurut Thomas, mereka diduga tertarik datang ke Nabire setelah memperoleh informasi mengenai potensi pertambangan di wilayah tersebut. Namun, hingga pemeriksaan dilakukan, mereka belum memberikan keterangan terperinci mengenai perusahaan maupun pihak yang memfasilitasi kedatangan mereka.
Thomas menegaskan, deportasi tersebut merupakan bentuk komitmen Imigrasi dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga ketertiban administrasi keimigrasian.
Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan keberadaan atau aktivitas WNA yang mencurigakan di lingkungan masing-masing.
“Kami sangat mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dalam mengawasi keberadaan WNA lainnya. Pengawasan akan terus kami lakukan untuk mengantisipasi pelanggaran serupa,” pungkasnya. (**)
Discussion about this post