TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta pemerintah kabupaten memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan guna mempercepat penanganan kemiskinan, stunting, kesenjangan pembangunan, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran Otonomi Khusus (Otsus).
Penegasan tersebut disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Bappeda/Bapperida kabupaten se-Papua Tengah Tahun 2026 di Ballroom Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung pada 11–13 November 2026 itu diikuti perwakilan pemerintah provinsi dan delapan kabupaten se-Papua Tengah. Forum tersebut difokuskan pada penyelarasan program prioritas, penguatan koordinasi, serta integrasi perencanaan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas, S.Sos., M.KP., ditegaskan bahwa perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan daerah.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten harus diperkuat agar program pembangunan berjalan selaras, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pemprov Papua Tengah juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga belum optimalnya pemanfaatan Dana Otsus.
“Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten harus terus diperkuat. Program prioritas daerah juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, mengatakan Rakortek menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antarpemerintahan.
Menurutnya, sejumlah persoalan strategis harus menjadi perhatian bersama, terutama percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan ekonomi lokal, konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas daerah melalui program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Diperlukan sinergi lintas daerah melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput. Ini menjadi pekerjaan besar bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, S.STP., M.Si., menjelaskan Rakortek tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, menyelaraskan program prioritas, mengidentifikasi hambatan pembangunan, serta meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah.
Selain itu, forum tersebut diarahkan untuk memperkuat pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah agenda pembahasan meliputi evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah, integrasi data melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, serta identifikasi persoalan pembangunan di masing-masing kabupaten.
Elieser mengakui, Papua Tengah memiliki kapasitas anggaran yang relatif besar dibandingkan sejumlah daerah lain. Namun, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan capaian indikator pembangunan.
“Dari sisi APBD kita cukup tinggi secara nasional. Tetapi jika melihat kondisi di lapangan, angka stunting masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, dan inovasi daerah masih belum berkembang maksimal. Ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan harus terus diperbaiki,” katanya.
Melalui Rakortek tersebut, pemerintah provinsi berharap seluruh kabupaten dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah strategis yang terukur untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Sinkronisasi perencanaan dan penggunaan anggaran diharapkan tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi mampu menghasilkan perubahan nyata, terutama dalam menekan angka kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas pelayanan dasar, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.(**)
Discussion about this post