TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memastikan pengembangan karier dan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, serta prinsip meritokrasi.
Dari total 8.993 ASN di lingkungan Pemkab Mimika, baru 3.808 orang yang telah mengikuti profile assessment atau penilaian profil talenta. Sementara itu, 1.229 ASN lainnya belum mengikuti proses penilaian tersebut.
Hal ini diungkapkan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka Sosialisasi Penerapan Manajemen Talenta ASN di Aula Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 1.039 peserta, terdiri atas 250 pejabat eselon II dan III yang hadir langsung, 500 pejabat eselon IV melalui Zoom, serta 289 peserta yang mengikuti siaran langsung melalui kanal YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika.
Johannes menegaskan, penerapan manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk mengubah pola pengelolaan kepegawaian, khususnya dalam promosi, penempatan jabatan, dan pengembangan karier ASN.
Menurutnya, penentuan jabatan tidak boleh lagi didasarkan pada pertimbangan subjektif maupun kepentingan tertentu, tetapi harus mengacu pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, dan kebutuhan organisasi.
“Penentuan jabatan ASN ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi dan sistem manajemen talenta,” tegasnya.
Ia mengatakan, sistem merit harus memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh ASN untuk mengembangkan karier sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Karena itu, praktik promosi berdasarkan hubungan kekerabatan, primordialisme, maupun kepentingan tertentu harus dihindari.
Johannes juga meminta seluruh ASN meningkatkan kompetensi, baik dalam aspek manajerial, teknis, sosial kultural, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.
Selain itu, pembenahan data kepegawaian menjadi perhatian penting. Data mengenai riwayat pendidikan, rekam jejak jabatan, kompetensi, kinerja, dan potensi pegawai harus tersedia secara lengkap, akurat, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Manajemen talenta harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau formalitas administrasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, mengapresiasi langkah Pemkab Mimika dalam memperkuat penerapan manajemen talenta ASN.
Ia menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun birokrasi profesional melalui penerapan prinsip meritokrasi.
Zudan menegaskan, meritokrasi bukan sekadar sistem untuk menata pegawai, melainkan instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas.
“Meritokrasi itu alat. Tujuannya untuk membuat masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan semua layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Membuat masyarakat bahagia adalah puncak pekerjaan ASN,” kata Zudan.
Menurutnya, Mimika memiliki peluang besar untuk mempercepat pembangunan apabila didukung aparatur yang kompeten serta sistem pengelolaan kepegawaian yang tepat.
Melalui penerapan manajemen talenta, Pemkab Mimika diharapkan mampu mempercepat pemetaan potensi seluruh ASN sekaligus memastikan promosi dan pengisian jabatan berlangsung secara objektif, transparan, dan berbasis kompetensi.
Dengan demikian, reformasi birokrasi tidak hanya berorientasi pada penataan aparatur, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(**)
Discussion about this post