TIMIKA, jurnalpapua.id
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan toleransi dan kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi sekaligus mendorong pembangunan daerah yang inklusif di tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Mimika.
Penegasan tersebut disampaikan Johannes Rettob saat menjadi narasumber dalam Sesi Pleno Pertama Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 yang berlangsung di Mimika Sport Center (MSC), Jalan SP 2, Minggu (15/11/2026).
Dalam sesi yang mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” tersebut, Johannes mengatakan Mimika merupakan daerah majemuk dengan jumlah penduduk sekitar 325 ribu jiwa yang berasal dari berbagai suku, paguyuban, agama, dan latar belakang budaya.
Menurutnya, keberagaman tersebut bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan dan modal sosial yang harus terus dijaga untuk mendukung kemajuan daerah.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kehidupan beragama, Pemerintah Kabupaten Mimika setiap tahun mengalokasikan dana hibah untuk pembangunan rumah ibadah serta mendukung berbagai kegiatan keagamaan.
Selain itu, sekitar 1.000 tokoh agama di Mimika juga menerima insentif sebesar Rp1 juta per bulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika.
Johannes menegaskan, toleransi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap saling menghormati, kepedulian, serta keterlibatan seluruh umat beragama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
“Kita ingin Mimika menjadi rumah bersama bagi semua suku, agama, dan golongan. Kerukunan bukan sekadar hidup berdampingan, tetapi bagaimana saling menghargai dan bergandengan tangan membangun masa depan daerah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga persatuan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, penyebaran informasi yang mengandung isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), khususnya melalui media sosial, perlu diwaspadai karena berpotensi memicu konflik dan merusak keharmonisan kehidupan masyarakat.
Karena itu, Johannes mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemerintah hingga generasi muda, untuk mengambil bagian dalam menjaga kerukunan dan memperkuat persaudaraan di Mimika.
Sesi Pleno Pertama KKT II Tahun 2026 tersebut juga menghadirkan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie; Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Muhammad Adib Abdushomad; serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa.
Melalui pelaksanaan konferensi ini, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Mimika yang inklusif, harmonis, demokratis, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam keberagaman.(**)



























































Discussion about this post