TIMIKA, jurnalpapua.id
Bupati Mimika, Johannes Rettob, membenarkan dirinya telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua Tengah terkait penyidikan dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.
Rettob diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan dana hibah Pilkada Mimika yang kini tengah diusut aparat kepolisian.
Usai pemeriksaan, Johannes Rettob menegaskan dirinya tidak terlibat dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana hibah KPU tersebut.
“Yang jelas saya tidak terlibat. NPHD sudah ditandatangani bupati sebelumnya. Saya juga sudah diperiksa (penyidik),” ujar Rettob.
Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Kabupaten Mimika itu dibenarkan Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, saat memberikan keterangan kepada awak media di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026).
Kapolda menjelaskan, pemeriksaan terhadap Bupati Mimika telah dilakukan sehari sebelumnya sebagai bagian dari pendalaman penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika.
“Untuk Bupati Mimika, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi,” kata Jermias.
Menurut Kapolda, penyidik tidak hanya mendalami keterangan Bupati Mimika. Sejumlah pejabat lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan dan penggunaan dana hibah tersebut juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
Mereka terutama pejabat yang menduduki jabatan pada saat peristiwa yang sedang diselidiki terjadi.
“Masih ada pejabat lain yang waktu itu menjabat ketika peristiwa itu terjadi. Semuanya akan kita lakukan pemeriksaan,” tegasnya.
Jermias mengungkapkan, hingga saat ini penyidik telah memeriksa sekitar 40 orang saksi. Selanjutnya, tim penyidik berencana meminta keterangan sejumlah ahli di Jakarta guna memperkuat proses penyidikan dan mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Kapolda menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas dan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Ini adalah salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai di pengadilan,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi dana hibah KPU Mimika ini berkaitan dengan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2024. Perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah gelar perkara pada 12 Oktober 2026.
Dalam proses penanganannya, penyidik turut mendalami berbagai temuan terkait penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban dana hibah tersebut.
Pemeriksaan terhadap Bupati Mimika menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses penganggaran, penandatanganan NPHD, hingga penggunaan dana hibah.
Kapolda juga mengingatkan seluruh pejabat di Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara serta memastikan setiap penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Polda Papua Tengah memastikan proses penyidikan terus berjalan. Hingga keterangan Kapolda disampaikan, belum ada pengumuman mengenai penetapan tersangka dalam perkara tersebut.(**)



























































Discussion about this post