TIMIKA, jurnalpapua.id
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih penghargaan Terbaik Pertama kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch III.
Penghargaan tersebut diumumkan pada Selasa (17/11/2026) malam dalam acara yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube NTV Channel.
Dalam penilaian tingkat kabupaten, Mimika berhasil menempati posisi pertama, mengungguli Kabupaten Sorong yang meraih Terbaik Kedua dan Kabupaten Sarmi di posisi Terbaik Ketiga.
Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, meliputi capaian Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD), serta opini Ombudsman Republik Indonesia.
Dalam prosesi penyerahan penghargaan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, hadir menyerahkan apresiasi kepada pemerintah daerah penerima penghargaan tingkat kabupaten.
Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika juga memperoleh apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri berupa 20 unit sepeda motor dan dua unit printer KTP elektronik.
Dukungan sarana operasional tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan administrasi kependudukan, terutama dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pengelolaan data kependudukan sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Tito, lebih dari 98 persen penduduk Indonesia telah tercatat dalam pusat data kependudukan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ia menjelaskan, pemerintah bersama DPR RI saat ini juga tengah membahas penyempurnaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta penyusunan Undang-Undang Satu Data Indonesia.
Kedua regulasi tersebut diharapkan semakin memperkuat integrasi data kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar berbagai layanan pemerintah, mulai dari perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial hingga pelayanan publik.
“Daerah paling rapi menyelenggarakan dukcapil, kita berikan penghargaan,” ujar Tito.
Prestasi ini menjadi pengakuan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan melalui penguatan inovasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta perluasan akses pelayanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh dokumen kependudukan secara cepat, tepat dan akurat.(**)





























































Discussion about this post