TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten Mimika terus mendorong penataan ruang wilayah yang terarah, terintegrasi, dan berwawasan lingkungan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Kokonao.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II RDTR dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam rangka penyusunan materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao, Kabupaten Mimika, Rabu (18/11/2026).
Sambutan Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam kegiatan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Petrus Pali Amba.
Dalam sambutan itu disampaikan bahwa rencana tata ruang Kabupaten Mimika telah menetapkan sejumlah kawasan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), baik berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi maupun sosial budaya.
Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis tersebut mencakup Kawasan Cepat Tumbuh Ekonomi di Distrik Mimika Timur dan Distrik Mimika Barat Jauh. Sementara dari aspek sosial budaya, terdapat Kawasan Pelestarian Budaya di Distrik Mimika Barat.
Menurutnya, penetapan kawasan strategis tersebut membutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih rinci dan terarah, dengan tetap memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan.
“Pemkab Mimika terus berkomitmen mendukung penyusunan RDTR pada kawasan strategis kabupaten guna memberikan kepastian dalam pemanfaatan ruang, mendukung pembangunan, serta melindungi daya dukung lingkungan,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Penyusunan RDTR ini merupakan bagian dari percepatan perencanaan tata ruang melalui bantuan teknis Direktorat Jenderal Tata Ruang, khususnya Direktorat Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang didukung anggaran belanja tambahan Tahun 2026.
Saat ini, proses penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonao telah memasuki tahapan konsultasi publik kedua, termasuk pembahasan KLHS.
Dalam tahapan tersebut, sejumlah substansi penting menjadi fokus pembahasan, meliputi rencana pola ruang dan zona peruntukan kawasan, serta rencana struktur ruang yang mencakup jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air minum, drainase, air limbah, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hingga jaringan persampahan dan prasarana lainnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup indikasi program pemanfaatan ruang serta peraturan zonasi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, dan ketentuan khusus lainnya.
Petrus menyampaikan, konsultasi publik kedua menjadi ruang penting untuk menghimpun aspirasi, saran, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat hingga masyarakat setempat.
Masukan tersebut diperlukan untuk menyempurnakan rencana struktur dan pola ruang, indikasi program, serta arahan zonasi agar dokumen RDTR yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kondisi wilayah.
Lebih dari itu, penyusunan RDTR diharapkan mampu mengakomodasi kearifan lokal serta membangun kesepahaman bersama dalam menentukan arah pengembangan wilayah Kokonao ke depan.
Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh tahapan penyusunan RDTR dapat berjalan optimal dan menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pembangunan daerah.(**)



























































Discussion about this post