TIMIKA, jurnalpapua.id
Wakil Ketua III DPRK Mimika, Ester Tsenawatme, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memberi perhatian serius terhadap persoalan rumah tidak layak huni di Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania. Ia mendorong dinas teknis turun langsung mendata kondisi warga agar kebutuhan hunian layak dapat ditindaklanjuti melalui program pemerintah.
Persoalan tersebut mencuat saat masyarakat menyampaikan aspirasi dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kelurahan Wonosari Jaya, Selasa (13/10/2026).
Dalam kegiatan itu, warga mengungkapkan masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk mendapatkan rumah yang lebih layak. Menanggapi aspirasi tersebut, Ester menegaskan bahwa persoalan perumahan tidak boleh diabaikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat.
“Dalam kegiatan ini kami mendapatkan beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat. Salah satunya adalah masalah rumah tidak layak huni yang masih cukup banyak. Masyarakat sangat membutuhkan rumah yang layak,” kata Ester.
Menurutnya, kondisi hunian masyarakat perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi rumah warga sekaligus mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan perbaikan maupun pembangunan rumah baru.
Ester menilai, penanganan rumah tidak layak huni harus didasarkan pada kondisi nyata masyarakat sehingga program bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Dorong Perhatian bagi Masyarakat Asli Papua
Selain persoalan perumahan, Ester menekankan pentingnya perhatian terhadap masyarakat asli Papua (OAP) yang bermukim di Wonosari Jaya. Menurutnya, pembangunan daerah harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama warga yang masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
“Pemerintah harus memperhatikan masyarakat asli Papua dan masyarakat secara umum yang ada di sini. Mereka membutuhkan perhatian dan dukungan agar dapat hidup dengan lebih layak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Wonosari Jaya telah menjadi bagian dari kawasan perkotaan Mimika. Karena itu, perkembangan wilayah seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas permukiman, termasuk pemenuhan kebutuhan rumah yang aman dan layak bagi masyarakat.
“Ini sudah termasuk dalam kota, bukan lagi wilayah yang berada di luar kota. Karena itu, saya sampaikan agar persoalan ini menjadi perhatian dan menjadi prioritas,” tegasnya.
Ester berharap pembangunan di Mimika tidak hanya berorientasi pada infrastruktur berskala besar, tetapi juga menjawab kebutuhan mendasar warga di lingkungan permukiman.
Aspirasi Warga Akan Dikawal
Sebagai wakil rakyat, Ester memastikan aspirasi masyarakat Wonosari Jaya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan dinas teknis yang memiliki kewenangan menangani persoalan perumahan.
Ia menegaskan, penyampaian aspirasi dalam kegiatan sosialisasi harus menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan dan merumuskan langkah penanganan yang sesuai.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait. Sebagai wakil rakyat, saya akan mewakili dan mengawal aspirasi yang sudah disampaikan masyarakat,” katanya.
Ester berharap koordinasi antara DPRK Mimika dan pemerintah daerah dapat mendorong tindak lanjut yang konkret, mulai dari pendataan hingga penentuan penerima bantuan berdasarkan kebutuhan dan kriteria program yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Mimika sendiri sebelumnya menyiapkan program pembangunan rumah pada 2026 yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, Orang Asli Papua, korban bencana, serta kawasan yang membutuhkan penanganan permukiman.
Ester berharap warga Wonosari Jaya yang memenuhi kriteria dapat turut diperhatikan dalam program tersebut. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi dapat menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan yang lebih merata.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk keluarga yang hingga kini masih tinggal di rumah tidak layak huni.(**)
Discussion about this post