TIMIKA, jurnalpapua.id
Keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendala serius dalam proses rujukan pasien dari Puskesmas Mapar, Kampung Mapar, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menuju rumah sakit di Kota Timika.
Persoalan tersebut terungkap saat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mimika melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Mapar, Selasa (13/10/2026).
Keterbatasan BBM membuat proses rujukan pasien, terutama dalam kondisi darurat, berpotensi terhambat. Pasalnya, masyarakat di wilayah pesisir tersebut mengandalkan transportasi laut menggunakan perahu cepat (speed boat) untuk mendapatkan pelayanan medis lanjutan di Timika.
Selain ketersediaan BBM, proses rujukan juga bergantung pada kondisi cuaca yang dapat memengaruhi perjalanan laut.
Petugas kesehatan Puskesmas Mapar melaporkan bahwa rujukan pasien terkadang terkendala karena BBM yang dibutuhkan tidak tersedia. Padahal, dalam kondisi medis serius, kecepatan penanganan dan kelancaran transportasi menjadi faktor penting untuk menyelamatkan pasien.
Sebelumnya, pembiayaan BBM untuk rujukan pasien telah disepakati menjadi tanggung jawab melalui alokasi Dana Kampung atau pihak keluarga pasien. Namun, pelaksanaan kesepakatan tersebut dilaporkan belum berjalan optimal.
Menanggapi persoalan itu, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinkes Mimika, Carolina Heatubun, meminta petugas Puskesmas Mapar segera berkoordinasi dengan pemerintah kampung untuk mencari solusi yang jelas dan dapat dilaksanakan.
“Segera duduk bersama Kepala Kampung untuk mengevaluasi masalah ini. Minta komitmen dari pihak kampung terkait tanggungan BBM pasien rujukan. Jangan sampai timbul masalah saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tenaga kesehatan yang disalahkan,” tegas Carolina.
Ia menekankan, persoalan pembiayaan BBM harus diselesaikan melalui kesepakatan dan komitmen bersama agar tidak menjadi penghambat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan medis segera.
Menurutnya, kejelasan mekanisme pembiayaan dan tanggung jawab masing-masing pihak diperlukan untuk mendukung kelancaran pelayanan rujukan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan memiliki keterbatasan akses transportasi.
Selain menyoroti persoalan rujukan, monitoring dan evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Dinkes Mimika meningkatkan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan primer dan komunitas.
Evaluasi mencakup berbagai program kesehatan keluarga, antara lain kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, promosi kesehatan, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
Melalui kegiatan tersebut, Dinkes Mimika berdiskusi dengan petugas puskesmas untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta menghimpun masukan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Carolina juga mengingatkan tenaga kesehatan agar menjaga disiplin dan memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Ia meminta petugas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, tetapi aktif menjangkau warga melalui kunjungan rumah secara rutin.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan pendampingan dan pelayanan kesehatan berkelanjutan, tetap mendapatkan perhatian.
Dinkes Mimika berharap hasil evaluasi ini dapat mendorong perbaikan pelayanan di Puskesmas Mapar, termasuk penyelesaian persoalan ketersediaan BBM untuk rujukan pasien.
Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama antara puskesmas, pemerintah kampung, dan pihak terkait, akses masyarakat pesisir terhadap pelayanan medis lanjutan diharapkan semakin baik, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.(**)
Discussion about this post