TIMIKA, jurnalpapua.id
Persoalan keamanan dan tingginya biaya transportasi udara masih menjadi kendala utama dalam distribusi logistik, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan pemerintahan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kepala Distrik Jila, Enos Lokobal, mengatakan masyarakat bersama tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menyatakan kesiapan untuk menandatangani jaminan keamanan guna mendukung pemulihan situasi di wilayah tersebut.
Di tengah upaya pemulihan keamanan, distribusi barang kebutuhan masyarakat masih menunggu jadwal penerbangan helikopter yang direncanakan berlangsung pekan depan. Pengiriman logistik harus menyesuaikan kapasitas angkut serta biaya transportasi udara yang terus meningkat.
Enos mengungkapkan, biaya pengiriman barang seberat 670 kilogram menuju Jila kini mencapai sekitar Rp80 juta. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan biaya sebelumnya yang berkisar Rp40 juta lebih.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) turut memengaruhi biaya operasional dan sewa transportasi udara. Sementara itu, penerbangan menggunakan pesawat kecil dengan sistem carter membutuhkan biaya sekitar Rp38 juta.
Pengiriman logistik tersebut diperuntukkan bagi masyarakat di Distrik Jila, termasuk untuk mendukung kebutuhan di wilayah Hoya dan Alamat.
Untuk mengatasi keterbatasan akses komunikasi, pemerintah distrik juga memanfaatkan anggaran program padat karya untuk membeli perangkat internet satelit Starlink yang dapat digunakan masyarakat Jila.
Pembangunan Kantor Distrik Terkendala Keamanan
Selain distribusi logistik, pembangunan fasilitas pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak di Distrik Jila. Enos mengatakan rencana pembangunan kantor distrik sebelumnya belum dapat direalisasikan karena terkendala situasi keamanan.
Padahal, keberadaan kantor distrik yang memadai sangat penting untuk menunjang pelayanan administrasi dan kebutuhan masyarakat. Kondisi fasilitas yang tersedia saat ini dinilai belum mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara optimal, baik dari sisi bangunan maupun ketersediaan listrik, air bersih, dan perabotan kantor.
Enos berharap pembangunan kantor distrik baru dapat direalisasikan pada 2027, termasuk pembangunan rumah jabatan kepala distrik.
Saat ini, rumah jabatan lama telah digunakan oleh Polsek setempat. Kondisi tersebut membuat kepala distrik harus menumpang di Koramil ketika menjalankan tugas di wilayah Jila.
Pemerintah distrik berharap pembangunan fasilitas baru dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas pemerintahan di wilayah tersebut.
Anggaran Padat Karya Disesuaikan dengan Kebutuhan Warga
Enos menjelaskan, program padat karya di Distrik Jila memiliki anggaran sebesar Rp3 miliar. Pada tahap pertama, anggaran tersebut telah digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton.
Sementara itu, pelaksanaan tahap kedua direncanakan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan (bama) dan biaya transportasi. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi keamanan yang terjadi beberapa waktu lalu serta kebutuhan mendesak masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok sekaligus mendukung aktivitas masyarakat di tengah keterbatasan akses transportasi menuju Jila.
Enos berharap situasi keamanan terus membaik agar distribusi logistik, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Menurutnya, dukungan keamanan dan ketersediaan sarana transportasi menjadi faktor penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi serta program pembangunan di Distrik Jila dapat dilaksanakan sesuai rencana. (**)
Discussion about this post