TIMIKA, jurnalpapua.id
Bupati Mimika Johannes Rettob mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat integrasi data sebagai bagian dari transformasi pemerintahan berbasis digital.
Rettob mengatakan, data yang akurat, mutakhir, dan saling terhubung antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan.
Hal itu disampaikan Rettob saat membuka Sosialisasi Sistem Integrasi Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horison Diana, Timika, Senin (24/8/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mimika.
BacaJuga:
“Pemerintah saat ini dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Rettob.
Menurut dia, tuntutan tersebut membuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi sekadar pilihan. Pemerintah daerah harus membangun tata kelola berbasis data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah tersebut juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia.
Karena itu, Rettob meminta setiap OPD tidak lagi mengelola data secara sendiri-sendiri. Seluruh data yang dimiliki perangkat daerah harus terhubung sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
“Informasi yang ada di semua OPD itu harus diintegrasikan, kemudian menjadi satu output. Output itu menjadi data untuk pemerintah,” ujarnya.
Rettob mengatakan, Pemkab Mimika telah mendorong proses integrasi data sejak tahun lalu. Seluruh OPD diminta menyerahkan dan mengintegrasikan data melalui Dinas Kominfo Mimika.
Namun, menurut dia, integrasi tersebut harus diikuti dengan pengelolaan data yang baik, termasuk menentukan informasi yang dapat diakses masyarakat dan data yang memiliki pembatasan akses.
Keterbukaan informasi, kata Rettob, tetap harus memperhatikan klasifikasi serta keamanan data. Sebab, tidak semua informasi pemerintahan dapat dibuka kepada publik.
Soroti Website OPD Tak Diperbarui
Dalam kesempatan itu, Rettob juga menyoroti pengelolaan website sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal. Ia menemukan sejumlah laman perangkat daerah tidak diperbarui dalam waktu cukup lama.
“Banyak sekali OPD yang punya website sendiri-sendiri, tetapi kalau kita buka rata-rata tidak pernah ter-update. Kita lihat satu atau dua tahun lalu sampai sekarang masih tetap sama,” katanya.
Menurut Rettob, website pemerintah semestinya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi terbaru mengenai program, pelayanan, maupun kegiatan pemerintah daerah, bukan sekadar menjadi pelengkap administrasi.
Pemkab Mimika, lanjut dia, akan mendorong pembangunan sistem dan dashboard terintegrasi yang menghimpun berbagai informasi strategis mengenai pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dashboard tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memantau perkembangan daerah sekaligus menyediakan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil keputusan.
“Dashboard ini bukan sekadar sebuah aplikasi atau tampilan informasi, tetapi harus menjadi bagian dari sistem pengolahan data di Mimika yang mampu membantu pemerintah memantau kondisi daerah,” ujar Rettob.
Minta OPD Tinggalkan Ego Sektoral
Rettob menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan aplikasi maupun teknologi yang digunakan.
Menurut dia, faktor terpenting justru terletak pada komitmen, koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap OPD dalam menyediakan serta memperbarui data secara berkala.
Dengan sistem yang terintegrasi, Rettob berharap tidak ada lagi perangkat daerah yang bekerja dengan pola ego sektoral. Seluruh OPD harus berada dalam satu ekosistem data pemerintahan yang saling terhubung.
Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program hingga evaluasi pembangunan Kabupaten Mimika.
Integrasi data juga diharapkan membuat pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan efektif karena pemerintah memiliki sumber informasi yang sama sebagai dasar dalam mengambil keputusan. (**)
Discussion about this post