TIMIKA, jurnalpapua.id
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai mendata kontraktor Orang Asli Papua (OAP) sebagai persiapan pelaksanaan proyek dengan skema Penunjukan Langsung (PL) pada 2026.
Pendataan dilakukan untuk memetakan kesiapan kontraktor, mulai dari kelengkapan administrasi dan dokumen perusahaan hingga rekam jejak pekerjaan. Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar PUPR menentukan kontraktor yang dapat dipercaya mengerjakan paket proyek pemerintah.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, paket PL akan diupayakan untuk dipecah menjadi beberapa pekerjaan agar kesempatan bagi kontraktor OAP lebih merata.
BacaJuga:
“PL ini kita usahakan pecah agar semua bisa dapat, biar sedikit. Jadi yang tidak memenuhi syarat secara dokumen bisa kita kasih sebagai subkontraktor,” kata Yoga saat ditemui di Timika, Rabu (26/8/2026).
Menurut Yoga, kebijakan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan pembagian pekerjaan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan kontraktor lokal agar memiliki pengalaman dan kemampuan yang lebih baik.
Kontraktor yang belum memenuhi seluruh persyaratan administrasi tetap diberi kesempatan terlibat dalam pekerjaan melalui skema subkontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini sebagai bentuk pembinaan,” ujarnya.
PL Difokuskan untuk Drainase
Yoga menjelaskan, paket PL yang dipersiapkan PUPR Mimika tahun ini terutama diarahkan pada pekerjaan pembangunan drainase.
Jenis pekerjaan tersebut dipilih karena dinilai relatif terukur dari sisi teknis dan pelaksanaan sehingga dapat menjadi ruang bagi kontraktor OAP untuk meningkatkan kapasitas sekaligus menambah rekam jejak pekerjaan.
Saat ini, konsultan perencana telah melakukan survei lapangan di sejumlah wilayah, antara lain Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, dan Mimika Timur.
Hasil survei akan digunakan untuk menyusun dokumen teknis sebelum paket pekerjaan ditetapkan dan diberikan kepada kontraktor yang memenuhi persyaratan.
PUPR Mimika menargetkan proses penandatanganan kontrak dengan kontraktor OAP dapat mulai dilakukan pada Agustus 2026.
Disiapkan agar Bisa Kerjakan PL Mandiri
Yoga menegaskan, keterlibatan kontraktor OAP melalui skema tersebut dirancang sebagai pembinaan jangka panjang.
PUPR ingin kontraktor lokal yang saat ini belum memenuhi persyaratan tidak selamanya bergantung pada pekerjaan subkontrak. Mereka diharapkan secara bertahap memperbaiki administrasi perusahaan, meningkatkan kapasitas teknis, serta membangun rekam jejak pekerjaan.
Dengan demikian, ke depan mereka dapat memenuhi persyaratan dan mendapatkan kepercayaan untuk menangani paket PL secara mandiri.
“Tujuannya membina, mempersiapkan mereka ke depan sudah baik, sehingga bisa dipercayakan menangani PL sendiri tanpa harus subkontraktor lagi,” kata Yoga.(**)
Discussion about this post