TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berencana melakukan pemetaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 133 kampung untuk mengetahui secara terperinci kondisi pembangunan manusia di seluruh wilayah Kabupaten Mimika.
Langkah tersebut dinilai penting agar perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian daerah secara umum, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di setiap kampung, terutama yang masih mengalami keterbatasan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Septinus Timang, mengatakan bahwa meskipun capaian IPM Kabupaten Mimika relatif baik dibandingkan sejumlah daerah lain di Papua Tengah, kondisi tersebut belum tentu menggambarkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kampung.
Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (11/11/2026).
Menurut Septinus, diperlukan survei khusus untuk mengetahui kondisi pembangunan manusia di seluruh 133 kampung. Hasil pemetaan nantinya menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita ingin mengetahui apakah capaian pembangunan manusia yang selama ini terlihat di tingkat kabupaten juga sudah dirasakan masyarakat di 133 kampung atau belum. Karena itu, perlu ada survei untuk mengukur kondisi IPM di masing-masing kampung,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil survei tersebut akan membantu pemerintah mengidentifikasi kampung-kampung yang masih membutuhkan perhatian lebih besar.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui wilayah mana yang mengalami ketertinggalan dalam pelayanan dasar dan menentukan intervensi pembangunan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Berdasarkan publikasi BPS, IPM Kabupaten Mimika pada 2024 mencapai 76,85 dan masuk kategori tinggi. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi di antara kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada tahun tersebut.
Sementara itu, IPM Provinsi Papua Tengah pada 2025 tercatat sebesar 60,64. Data ini menunjukkan bahwa capaian kabupaten dan provinsi perlu dibaca sesuai cakupan wilayah dan tahun pengukurannya.
Septinus menegaskan, pembangunan Mimika ke depan harus semakin diarahkan dari kampung sebagai pusat pelayanan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap hasil pemetaan tersebut dapat menjadi instrumen penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program yang lebih tepat sasaran.
“Kalau kita sudah mengetahui kondisi masing-masing kampung, kita bisa melihat bagian mana yang masih rendah. Dari situ pemerintah dapat menentukan program dan pelayanan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur melalui capaian angka di tingkat kabupaten, tetapi harus terlihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat hingga ke kampung-kampung.(**)
Discussion about this post