TIMIKA, jurnalpapua.id
Ketua Pemuda Muslim Kabupaten Mimika, Arifin Letsoin, meminta pemerintah menjadikan peringatan 25 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Arifin, peringatan yang jatuh pada 21 November 2026 tersebut tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial untuk merayakan perjalanan panjang kebijakan Otsus. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Papua.
Ia mengatakan, sejak diberlakukan pada 2001, Otsus membawa harapan besar untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi hak-hak Orang Asli Papua, serta memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat Papua dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya.
Namun, setelah berjalan selama 25 tahun, pemerintah perlu menjawab pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana manfaat Otsus benar-benar dirasakan masyarakat.
“Besarnya anggaran Otsus seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan ekonomi masyarakat, infrastruktur, serta kesejahteraan Orang Asli Papua,” demikian pandangan Arifin.
Ia menilai, pelaksanaan Otsus tidak boleh hanya dilihat dari besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Hal terpenting adalah memastikan setiap program dan kebijakan tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, lemahnya pengawasan, ketidaktepatan sasaran, dan persoalan tata kelola menjadi sejumlah hal yang perlu dievaluasi agar tujuan utama Otsus tidak kehilangan substansinya.
Arifin menegaskan bahwa Otsus bukan semata-mata persoalan anggaran, melainkan menyangkut keberpihakan, perlindungan hak masyarakat adat, dan keadilan bagi Orang Asli Papua.
Ia juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRP, MRP, serta seluruh pemangku kepentingan agar berani melakukan evaluasi secara jujur, terbuka, dan objektif terhadap berbagai kekurangan dalam pelaksanaan Otsus selama ini.
“Keberhasilan pembangunan Papua tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek fisik atau besarnya belanja pemerintah. Ukuran sesungguhnya adalah ketika anak-anak Papua mendapatkan pendidikan yang layak, masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas, ekonomi rakyat tumbuh, masyarakat adat terlindungi, dan Orang Asli Papua memiliki kesempatan yang adil dalam pembangunan,” tegasnya.
Secara khusus, Arifin menyoroti pelaksanaan Otsus di Kabupaten Mimika. Menurutnya, kekayaan sumber daya alam dan besarnya aktivitas ekonomi daerah harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat asli Papua.
Ia mengingatkan agar masyarakat Papua tidak hanya menjadi penonton di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, tetapi juga harus memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kehidupan yang layak.
Karena itu, ia berharap peringatan 25 tahun Otsus menjadi titik tolak untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Papua tidak membutuhkan sekadar perayaan tentang keberhasilan kebijakan. Papua membutuhkan bukti bahwa kebijakan tersebut benar-benar bekerja untuk rakyatnya,” ujarnya.
Arifin berharap, memasuki usia 25 tahun, pelaksanaan Otsus Papua semakin mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, serta pemerataan pembangunan.
“Saatnya beralih dari sekadar berbicara tentang anggaran menuju keberpihakan, dari janji menuju bukti, dan dari pembangunan yang bersifat seremonial menuju kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat Papua,” tutupnya.(**)






























































Discussion about this post