TIMIKA – jurnalpapua.id
Tokoh Intelektual Amungme sekaligus praktisi hukum, Simon Kasamol, menyoroti polemik yang muncul setelah beredarnya video tenaga kesehatan (nakes) yang berjalan kaki dari Arwanop menuju Banti Tembagapura untuk mengantar rekan tenaga kesehatan yang sakit agar mendapatkan penanganan medis.
Menurut Simon, jika mencermati situasi yang dihadapi Kepala Pustu bersama rekan-rekan nakes di wilayah tersebut, keputusan untuk melakukan perjalanan demi membawa tenaga kesehatan yang membutuhkan perawatan ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai merupakan langkah yang patut dipahami dalam konteks kondisi lapangan yang dihadapi.
“Apabila kita menyimak video tersebut, keputusan yang diambil Kepala Pustu bersama rekan-rekannya perlu dilihat dari situasi yang mereka alami saat itu. Faktanya, tenaga kesehatan yang sakit kini telah mendapatkan penanganan medis di Banti dengan fasilitas yang lebih baik,” ujar Simon.
Ia mempertanyakan apakah tindakan Kepala Pustu dan para tenaga kesehatan yang melakukan perjalanan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap aturan maupun prosedur dalam upaya penyelamatan pasien. Selain itu, Simon juga menilai perlu adanya kejelasan mengenai apakah pengunggahan video perjalanan tersebut ke media sosial dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedur atau tidak.
“Pertanyaannya, apakah motivasi dan niat mereka yang mengantar rekan yang sakit itu telah melanggar aturan atau prosedur? Atau justru pengunggahan video oleh tenaga kesehatan ke publik yang dianggap sebagai pelanggaran? Ini perlu dijelaskan secara terang kepada masyarakat,” katanya.
Simon juga menyoroti berbagai pernyataan yang muncul dari sejumlah pejabat pemerintah setelah video tersebut viral. Ia menilai publik saat ini menyaksikan adanya beragam tanggapan dari pemerintah daerah, mulai dari Bupati, Kepala Distrik Tembagapura, Kepala Dinas Kesehatan hingga Kepala Dinas Perhubungan.
“Di ruang publik muncul kesan saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab, bahkan mencari kambing hitam, bahkan ancaman pemecatan. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah penjelasan yang objektif dan menyeluruh mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Sebagai seorang praktisi hukum, Simon mempertanyakan apakah pola evaluasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintah memang seharusnya dilakukan melalui pernyataan-pernyataan terbuka yang terkesan saling tuding di ruang publik.
“Apakah model evaluasi dalam pemerintahan dilakukan dengan cara seperti ini, yakni saling menuduh dan saling cuci tangan? Ataukah ada mekanisme dan prosedur yang seharusnya ditempuh secara internal sebelum disampaikan kepada publik?” katanya.
Simon mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil evaluasi dan penjelasan resmi dari pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak menimbulkan spekulasi.
“Mari kita ikuti bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah semua langkah yang diambil sudah sesuai prosedur atau justru ada faktor lain yang melatarbelakangi polemik ini. Semoga pemerintah dapat memberikan pencerahan kepada publik secara terbuka dan objektif,” tutupnya.
Ia menambahkan mengenai pernyataan Bupati Mimika yang secara terbuka menyampaikan keinginan untuk memecat Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Aroanop pasca beredarnya video perjalanan tenaga kesehatan (nakes) yang berjalan kaki menuju Tembagapura menuai sorotan. mempertanyakan dasar dan mekanisme evaluasi yang digunakan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan tersebut.
Menurut Simon, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada video yang viral, tetapi juga pada kondisi yang melatarbelakangi keputusan para tenaga kesehatan melakukan perjalanan kaki dari Aroanop menuju Tembagapura demi membawa rekan mereka yang sakit mendapatkan penanganan medis yang lebih memadai.(**)
Discussion about this post