TIMIKA – jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan seluruh data dan layanan pemerintahan terintegrasi dalam satu sistem berbasis elektronik pada 2026 sebagai bagian dari percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Perubahan dan Pengembangan SPBE Menuju Pemerintah Digital di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (8/7/2026).
Johannes mengatakan pengembangan SPBE tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan transparan melalui penyatuan data dan layanan publik.
“Kami ingin seluruh data dan layanan pemerintah berada dalam satu sistem yang terintegrasi. Melalui Mimika Center, masyarakat nantinya cukup mengakses satu platform untuk memperoleh berbagai informasi dan pelayanan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui konsep Satu Data Kabupaten Mimika, seluruh layanan pemerintahan akan saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Integrasi tersebut mencakup layanan perizinan, pembayaran pajak, administrasi pemerintahan, hingga berbagai layanan publik lainnya.
Menurut Johannes, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharapkan tidak lagi mengelola data secara terpisah, tetapi bekerja secara terpadu melalui sistem yang saling terintegrasi.
Selain pengintegrasian data, Pemkab Mimika juga mempercepat penerapan tanda tangan elektronik, penyelarasan berbagai aplikasi pelayanan, serta penguatan mekanisme pertukaran data antar-OPD.
Johannes menegaskan keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi SPBE.
“Transformasi digital hanya bisa berhasil apabila seluruh OPD membangun sinergi. Karena itu, kami akan memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta memastikan setiap data yang disajikan telah melalui proses verifikasi dan validasi,” katanya.
Ia berharap hasil FGD tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja yang konkret sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mimika.
“Harapan kami, hasil FGD ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata sehingga pelayanan publik di Kabupaten Mimika menjadi lebih cepat, mudah diakses, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya.(**)
Discussion about this post