TIMIKA — jurnalpapua.id
Ketua Koperasi Komunitas Peternak Babi Kabupaten Mimika, Calvin Arrung, mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika mengevaluasi kebijakan pengiriman ternak babi dan daging beku dari Mimika serta menghentikan pasokan daging babi dari luar daerah.
Calvin menyampaikan hal tersebut saat ditemui wartawan di Gedung DPRK Mimika, Kamis (13/8/2026), di tengah aksi para peternak yang meminta DPRK memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah.
Menurut Calvin, kebijakan pembatasan pengiriman babi hidup dan daging dari Mimika telah membuat peternak kesulitan memasarkan ternaknya. Kondisi itu semakin berat karena stok babi di tingkat peternak terus menumpuk.
“Babi terus bertumbuh. Kalau tidak dipotong, akan menjadi afkir. Kebijakan ini merugikan kami karena pemerintah membuka pasokan daging babi dari luar, sementara peternak di Mimika hanya gigit jari,” ujarnya.
Ia mengatakan, komunitas yang berada di bawah Koperasi Komunitas Peternak Babi Mimika saat ini menaungi sekitar 400 peternak. Mereka berharap pemerintah memberikan ruang bagi peternak lokal untuk mengembangkan usaha sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
Calvin juga menyoroti masuknya daging babi beku dari luar daerah, termasuk Surabaya dan Bali. Ia mengaku mendapat informasi mengenai pasokan daging beku dalam jumlah besar yang masuk ke Mimika.
“Kemarin saya ditelepon teman, katanya ada daging beku dari Surabaya sekitar 25 ton. Ini membuat saya kaget. Di Timika stok daging melimpah dari peternak lokal, kenapa masih harus memasukkan dari luar?” katanya.
Menurut dia, kebijakan tersebut tidak hanya berdampak kepada peternak, tetapi juga berpotensi menghambat perputaran uang di dalam daerah. Uang masyarakat, kata dia, pjustru mengalir keluar sementara usaha peternak lokal kesulitan berkembang.
Calvin turut mempersoalkan kewajiban rekomendasi bagi masyarakat yang hendak mengirim babi hidup maupun daging beku keluar Mimika. Ia menilai mekanisme tersebut menyulitkan peternak dan berpotensi menimbulkan pungutan liar.
Karena itu, peternak meminta pemerintah membatalkan rekomendasi yang telah diterbitkan serta membuka akses pengiriman ternak dan daging bagi masyarakat secara adil dan transparan.
“Kami minta rekomendasi itu dihapus atau dibatalkan. Jangan sampai hanya orang-orang tertentu yang bisa mengirim, sementara peternak lain kesulitan,” tegasnya.
Selain persoalan pengiriman, Calvin meminta pemerintah tidak melarang peternak menjual daging secara langsung melalui gerai atau tempat usaha milik sendiri di lingkungan tempat tinggal.
Ia mengatakan, peternak terpaksa memotong ternaknya dan menjual secara langsung karena tidak memiliki akses pasar yang memadai. Larangan berjualan di sekitar tempat tinggal, menurutnya, semakin mempersempit pilihan peternak.
“Kalau kami tidak boleh menjual, kami mau jual ke mana? Di kandang babi terus makan dan kami harus membeli pakan. Kalau ternak tidak dijual, bagaimana peternak bisa bertahan?” ujarnya.
Calvin juga meminta pemerintah menghentikan sementara atau mengevaluasi pengiriman daging beku dari luar Mimika selama stok lokal masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia menilai Mimika memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan babi dan industri turunannya. Karena itu, pemerintah daerah didorong mengundang investor untuk membangun industri pakan ternak di Mimika dengan dukungan atau subsidi pemerintah.
“Bahan bakunya ada di sini. Potensi peternakan masyarakat juga besar. Pemerintah seharusnya mendukung agar sektor ini berkembang dan menghidupkan ekonomi keluarga,” katanya.
Calvin berharap DPRK Mimika segera memfasilitasi RDP antara peternak dan pemerintah daerah untuk membahas seluruh persoalan tersebut.
Ia menegaskan, tuntutan peternak bukan semata-mata soal penjualan ternak, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha masyarakat dan perputaran ekonomi lokal.
“Kebijakan ini sudah berjalan sekitar dua tahun sejak virus babi melanda. Sekarang babi terus berkembang, tetapi pasar kami dibatasi. Kami berharap melalui DPRK ada solusi agar peternak tidak terus dirugikan,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post