TIMIKA – jurnalpapua.id
Bupati Mimika Johannes Rettob meminta persoalan yang menjadi dasar aksi demonstrasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Gedung DPRK Mimika, Kamis (13/8/2026), diselesaikan melalui mekanisme internal koperasi.
Johannes mengatakan, tuntutan yang disampaikan para TKBM berkaitan dengan hak-hak anggota yang pengaturannya berada di dalam koperasi. Karena itu, menurutnya, persoalan tersebut perlu terlebih dahulu dibicarakan bersama pengurus koperasi.
Hal tersebut disampaikan Johannes kepada wartawan, Jumat (14/8/2026), saat dimintai tanggapan terkait aksi demonstrasi TKBM sehari sebelumnya.
Ia mengatakan pemerintah perlu mengetahui secara jelas persoalan internal yang membuat para TKBM turun melakukan aksi.
“Mereka ini kan punya koperasi sendiri. Jadi itu sebenarnya masalah internal mereka,” kata Johannes.
Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memanggil pihak koperasi untuk membahas persoalan tersebut dan mencari jalan keluar.
“Saya sudah sampaikan supaya koperasinya dipanggil untuk penyelesaian lebih lanjut. Mari kita tahu internal mereka kenapa sampai itu,” ujarnya.
Johannes menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan yang terjadi. Namun, penyelesaian tetap harus melihat kewenangan dan mekanisme yang berlaku di dalam koperasi TKBM.
Ia menyebut DPER akan menangani persoalan tersebut lebih lanjut dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada dirinya.
“Tapi biar nanti DPER selesaikan, nanti mereka lapor ke saya,” kata Johannes.
Aksi TKBM di Gedung DPRK Mimika pada Kamis lalu menyuarakan sejumlah persoalan terkait pengelolaan koperasi dan hak-hak para pekerja bongkar muat. Para TKBM meminta adanya penyelesaian terhadap persoalan yang selama ini mereka keluhkan.(**)
Discussion about this post