TIMIKA, jurnalpapua.id
Komisi IV DPRK Mimika meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang hingga memasuki triwulan ketiga masih mencatat serapan anggaran relatif rendah.
Selain mengejar realisasi program, DPRK juga meminta Dinas PUPR memastikan keberpihakan terhadap kontraktor Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kabupaten Mimika.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRK Mimika bersama Dinas PUPR di Gedung DPRK Mimika, Jumat (21/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Anjelina Beanal, Sekretaris Yuliana Dice Amisim, serta anggota Darwin Kurnia Rombe. Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme turut hadir dalam rapat tersebut.
Dari jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika, hadir Kepala Dinas PUPR Inosensius Yoga Pribadi bersama sejumlah kepala bidang.
Dalam rapat, Dinas PUPR memaparkan progres pelaksanaan program tahun anggaran 2026. Dari total pagu anggaran sebesar Rp749,4 miliar, realisasi keuangan baru mencapai Rp133,1 miliar atau 17,76 persen, sedangkan realisasi fisik berada di angka 18,63 persen.
Kepala Dinas PUPR Mimika Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi sejumlah tahapan teknis, mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga penyesuaian pelaksanaan pekerjaan fisik.
Meski demikian, ia memastikan pihaknya terus melakukan percepatan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target.
“Kita sudah mendapatkan gambaran terkait realisasi penggunaan anggaran khususnya di Dinas PUPR. Ada beberapa keterlambatan yang perlu kita lihat bersama dan mencari solusi,” kata Ketua Komisi IV DPRK Mimika Elinus Balinol Mom.
Menurut Elinus, memasuki triwulan ketiga, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan keterlambatan berlarut-larut. Setiap kendala harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Kontraktor OAP Diberi Ruang
Selain menyoroti serapan anggaran, Komisi IV juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada kontraktor OAP.
Yoga mengatakan Dinas PUPR telah menyediakan ruang bagi pelaku usaha lokal, khususnya kontraktor OAP, untuk terlibat dalam pekerjaan konstruksi melalui skema Penunjukan Langsung (PL) sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing.
“Bermitra dengan teman-teman OAP, saya sepakat dan berterima kasih kepada Komisi Empat karena pada saat pembahasan anggaran di Makassar, Pak Ketua Komisi sudah tegas mengalokasikan untuk teman-teman yang kontraktor GEL agar meminta alokasi yang khusus,” ujar Yoga.
Ia menegaskan, proses pendaftaran telah dibuka sehingga kontraktor OAP dapat mengikuti pekerjaan PL yang sesuai dengan kapasitas mereka.
“Jadi itu khususkan untuk teman-teman OAP untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan PL sesuai dengan kemampuan atau kapasitas mereka. Itu kami lakukan,” katanya.
Menurut Yoga, keberpihakan tersebut tidak hanya dilakukan melalui pemberian kesempatan pekerjaan, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas kontraktor OAP agar memahami mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dinas PUPR, kata dia, juga mendorong keterlibatan asosiasi kontraktor. Saat ini terdapat sekitar 12 asosiasi kontraktor OAP di Mimika yang diharapkan ikut mengambil peran dalam proses pembinaan.
“Dengan momen itu kami lakukan pembinaan lewat asosiasi sehingga asosiasi bisa ikut membina. Jadi tidak hanya dinas PU, tetapi juga asosiasi ikut membina,” jelasnya.
Jalan dan Banjir Masih Jadi Sorotan
Anggota Komisi IV DPRK Mimika Darwin Kurnia Rombe turut mempertanyakan sejumlah pekerjaan infrastruktur yang belum tuntas dan masih menjadi perhatian masyarakat.
Beberapa di antaranya adalah Jalan Baru, ruas Petrosi menuju Bandara, serta jalan penghubung SP2-SP5.
Darwin meminta pemerintah daerah mempercepat penyelesaian pekerjaan tersebut karena kondisi infrastruktur berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menanggapi hal itu, Yoga menjelaskan bahwa sejumlah pekerjaan masih menghadapi persoalan lahan, termasuk proses penyelesaian ganti rugi.
Untuk ruas Jalan Baru dan Petrosi, pemerintah masih menunggu penyelesaian status tanah sebelum peningkatan pembangunan dapat dilakukan.
Persoalan banjir juga menjadi bagian dari pembahasan. Yoga mengatakan kondisi geografis Mimika yang relatif datar, ditambah penyempitan sejumlah aliran sungai, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan genangan ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Dinas PUPR, kata dia, akan melakukan normalisasi sungai dan memperkuat penanganan drainase secara bertahap.
Namun, penanganan banjir tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, termasuk tidak membuang sampah ke sungai dan saluran air, dinilai turut menentukan efektivitas penanganan banjir.
“Tidak hanya pemerintah, tetapi kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, terutama tidak membuang sampah di sungai,” ujar Yoga.
RDP tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRK Mimika terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Komisi IV menegaskan, percepatan program dan peningkatan serapan anggaran harus berjalan seiring dengan kualitas pekerjaan serta keberpihakan terhadap pelaku usaha OAP.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin terbatas, DPRK meminta Dinas PUPR segera menyelesaikan berbagai kendala teknis agar anggaran pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Mimika. (**)
Discussion about this post