TIMIKA, jurnalpapua.id
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan akreditasi perpustakaan di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (8/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri dari pengelola perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, kampung, perpustakaan khusus, rumah ibadah, hingga taman baca masyarakat (TBM) di Kabupaten Mimika.
Kegiatan menghadirkan dua narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, masing-masing dari Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus serta Direktorat Standardisasi dan Akreditasi.
Saat menyampaikan laporan panitia, Fransisca Elmas, SE, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Akreditasi Perpustakaan, serta Peraturan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2024 tentang Standar Nasional Perpustakaan Umum.
Menurutnya, sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola perpustakaan mengenai pentingnya akreditasi dan kepemilikan NPP sebagai identitas resmi lembaga perpustakaan.
Selain itu, kegiatan tersebut juga mendorong lembaga perpustakaan memahami alur pendaftaran akreditasi dan NPP sehingga dapat melakukan pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tujuan lainnya adalah memperkuat tata kelola data perpustakaan di daerah agar sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan guna mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Mimika,” kata Fransisca.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Pali Amba, ST., MT, saat membacakan sambutan Bupati Mimika Johannes Rettob, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
Bupati menilai para pengelola perpustakaan merupakan garda terdepan dalam membangun budaya literasi masyarakat.
“Saya sangat menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengelola perpustakaan yang merupakan garda terdepan literasi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat guna peningkatan literasi di Kabupaten Mimika,” demikian sambutan Bupati yang dibacakan Petrus.
Ia mengatakan keberadaan perpustakaan, baik di sekolah, perguruan tinggi, kampung, rumah ibadah maupun di tengah masyarakat, memiliki peran strategis sebagai jantung literasi.
Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyedia sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi penggerak budaya belajar sepanjang hayat (lifelong learning), akselerator pembangunan literasi, ruang publik yang inklusif, sekaligus fondasi pembentukan karakter dan peradaban bangsa.
Karena itu, menurut Bupati, perpustakaan harus memiliki tata kelola yang standar agar mampu memberikan pelayanan secara optimal dan sesuai dengan perkembangan zaman.
“Budaya baca masyarakat memegang peranan yang sangat fundamental dan menjadi fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang literat. Pembangunan sumber daya manusia yang unggul hanya akan terwujud jika budaya baca mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Bupati juga menegaskan bahwa kepemilikan NPP dan pelaksanaan akreditasi perpustakaan bukan sekadar persoalan administratif.
NPP merupakan legalitas formal dan identitas sah sebuah perpustakaan agar terdaftar secara nasional. Sementara akreditasi menjadi tolok ukur penjaminan mutu yang menunjukkan bahwa layanan, koleksi, sarana-prasarana, serta tenaga pengelola perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
Bupati mengajak seluruh pengelola perpustakaan, khususnya lembaga pendidikan, kepala kampung, pengurus rumah ibadah dan pegiat TBM di Kabupaten Mimika, untuk serius mengikuti sosialisasi tersebut.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk membenahi tata kelola perpustakaan kita masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan, semakin banyak perpustakaan di Mimika yang memiliki NPP dan terakreditasi, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan IPLM di Kabupaten Mimika.
“Pemerintah Daerah akan terus mendukung penguatan ekosistem literasi di Kabupaten Mimika. Namun, upaya ini tentu memerlukan sinergi dan kolaborasi kita bersama,” ujarnya.
Bupati juga mengajak seluruh pihak menjadikan perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan sebagai ruang bersama yang hidup, ramah anak, inklusif, serta mampu memberikan nilai tambah dan pengetahuan bagi masyarakat sekitar.(**)
Discussion about this post