TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Komunikasi Publik Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola dan menyampaikan informasi pembangunan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (5/11/2026), dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Herry Onawame.
Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 5–6 November 2026, tersebut diikuti sekitar 140 peserta. Mereka terdiri dari pengelola media sosial dan informasi publik organisasi perangkat daerah (OPD), penanggung jawab komunikasi publik, serta pengelola dan koordinator program OPD Branding.
Kepala Bidang Statistik Diskominfo Mimika, Speedy Paereng, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui program OPD Branding.
Melalui program tersebut, setiap OPD diharapkan menjadi sumber informasi yang aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga masyarakat dapat mengetahui program, kebijakan, capaian pembangunan, hingga akses pelayanan yang tersedia.
Menurut Speedy, pengelolaan informasi publik perlu dilakukan secara terarah agar informasi yang disampaikan lebih akurat, mudah dipahami, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk meningkatkan pemahaman peserta, Diskominfo menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yang akan membawakan materi komunikasi pembangunan, termasuk strategi menjelaskan kebijakan dan manfaat program pembangunan kepada masyarakat.
Selain itu, narasumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dijadwalkan memberikan materi mengenai strategi komunikasi publik digital, pengelolaan kanal resmi OPD, serta tata kelola komunikasi publik pemerintah daerah.
Sementara itu, Herry Onawame dalam sambutannya menegaskan bahwa kemampuan komunikasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab pimpinan perangkat daerah, terutama dalam menjelaskan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
Ia mengatakan, keberhasilan program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyampaikan informasi secara jelas dan mudah dipahami masyarakat.
“Program yang baik perlu disampaikan dengan baik. Penjelasan yang kurang jelas dapat menimbulkan kebingungan, bahkan kesalahpahaman,” ujarnya.
Herry mengingatkan pimpinan OPD agar setiap informasi yang disampaikan berdasarkan data, didukung pemahaman terhadap persoalan, serta menggunakan bahasa sederhana yang mudah dimengerti masyarakat.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat setiap pernyataan pejabat pemerintah dapat dengan cepat direkam, disebarluaskan, dan mendapat tanggapan publik. Karena itu, informasi yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kredibilitas seorang pimpinan tumbuh dari kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Apa yang kita sampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap komitmen perlu diikuti dengan langkah kerja yang nyata,” tegasnya.
Selain kemampuan menyampaikan informasi, Herry juga menekankan pentingnya keterampilan mendengarkan aspirasi, keluhan, dan kritik masyarakat. Ia meminta aparatur pemerintah tetap tenang dalam menghadapi kritik serta memberikan tanggapan yang mengutamakan solusi.
Ia berharap melalui Bimtek tersebut, peserta mampu menyusun pesan secara terstruktur, menjelaskan kebijakan dengan bahasa sederhana, serta menghadapi pertanyaan maupun wawancara media secara bijaksana.
Herry juga mengharapkan hasil pelatihan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari membangun komunikasi yang lebih terbuka dalam rapat, memberikan penjelasan pelayanan yang mudah dipahami, hingga merespons persoalan masyarakat secara cepat dan jelas.
Ia menambahkan, keberagaman masyarakat Mimika menuntut aparatur pemerintah membangun komunikasi yang inklusif, menghargai perbedaan, dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.
Semangat “Mimika Rumah Kita”, kata dia, harus tercermin dalam cara aparatur pemerintah menyapa, mendengarkan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan Bimtek Komunikasi Publik Pemerintah tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Mimika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Mimika berharap seluruh OPD semakin aktif membangun komunikasi publik serta menyampaikan informasi pembangunan dan pelayanan secara terbuka, akurat, dan berkelanjutan.(**)
Discussion about this post