TIMIKA – jurnalpapua.id
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Mimika menjadi Mal pertama di Provinsi Papua Tengah yang diresmikan oleh Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bersama 10 Mal Pelayanan Publik (MPP) lainnya di Indonesia secara Daring dari Jakarta pada Rabu 24 September 2025.
Peresmian ini dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Muspida dan pimpinan OPD Mimika dan Marselino Mameyau, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Otok Kuswandaru, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dalam laporannya menjelaskan bahwa, birokrasi dalam pelayanan harus senantiasa berorientasi kepada hasil bukan sekedar prosedur, berkreasi, responsif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi pelayanan publik tidak lagi bisa ditunda.
Ia menegaskan masyarakat mutlak untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, adalah salah satunya adalah bagaimana agar melakukan reformasi dengan publik.
Penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi unggulan pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui reformasi dengan konsepnya sederhana namun memiliki tenaga atau powerful yang kuat mengintegrasikan berbagai jenis layanan dalam satu tempat MPP, bukan hanya ruang fisik tetapi sebuah ekosistem pelayanan yang di desain untuk kenyamanan dan kemudahan masyarakat.
Sementara itu, Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam sambutanya menyebutkan bahwa, 11 MPP yang diresmikan berada di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kuantan, Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Mimika.
Dengan diresmikan 11 MPP maka terdapat sebanyak 296 MPP atau 58 persen dari total 58 kabupaten/kota.
Ia menjelaskan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia terdapat 5 provinsi yang seluruh kabupaten kotanya sudah memiliki MPP yaitu Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Bali dan Daerah Khusus Jakarta.
“Kehadiran MPP ini, pemerintah daerah ingin mewujudkan demokrasi yang lebih baik karena birokrasi yang baik itu bukan hanya sekedar bagus didengar di telinga tetapi menyiapkan lokasi yang baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(**)
Discussion about this post