TIMIKA – jurnalpapua.id
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Mimika di Ruang Serbaguna DPRK Mimika, Jumat (12/6/2026).
Rapat tersebut secara khusus membahas pengelolaan anggaran Kominfo, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, hingga keberlanjutan sejumlah program strategis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi III DPRK Mimika menyoroti besarnya alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kominfo, yakni sekitar Rp64 miliar, yang dinilai belum sebanding dengan capaian dan beban kerja yang terlihat di lapangan.
Ketua Komisi III DPRK Mimika, Herman Gafur, mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan kepada OPD dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penyediaan informasi publik dan pengembangan sistem digital pemerintahan.
Menurut Herman, Kominfo memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat informasi pemerintah daerah. Karena itu, keberadaan dan fungsi Kominfo harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan informasi yang cepat, transparan, dan terintegrasi.
“Kominfo harus menjadi pusat informasi daerah, bukan sekadar OPD yang mati suri. Dengan anggaran yang cukup besar, tentu masyarakat berharap ada inovasi dan sistem informasi yang mampu menjawab kebutuhan publik,” ujar Herman dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa Kominfo seharusnya mampu menjadi wajah pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, pelayanan publik, hingga berbagai program strategis daerah kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
Lebih lanjut, Herman menilai bahwa Kominfo harus mampu menyusun sistem informasi digital yang dapat menggambarkan arah pembangunan Kabupaten Mimika dalam jangka panjang.
“Kominfo harus dapat menyajikan gambaran yang jelas tentang wajah Mimika 10 sampai 20 tahun ke depan melalui sistem informasi digital yang transparan dan terukur. Ini penting agar masyarakat bisa mengetahui arah pembangunan daerah,” katanya.
Komisi III juga mempertanyakan efektivitas keberadaan Mimika Center yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat informasi daerah. Dewan menilai perlu adanya kejelasan terkait posisi dan pengelolaan program tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kominfo sebagai OPD resmi pemerintah daerah.
Menurut Herman, apabila pengelolaan informasi daerah dilakukan oleh lembaga atau unit yang berada di luar kendali Kominfo, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan terkait sumber informasi resmi pemerintah daerah.
“Kami melihat perlu ada penataan yang jelas. Jangan sampai ada lembaga lain yang menjalankan fungsi informasi pemerintah tanpa koordinasi yang baik dengan Kominfo. Ini bisa memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Herman juga menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Kominfo apabila tidak mampu menjalankan fungsi strategisnya secara maksimal.
“Kalau memang tidak mampu dimaksimalkan dan tidak memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, maka lebih baik dievaluasi secara menyeluruh daripada terus membebani anggaran daerah,” tegasnya.
Selain membahas program dan fungsi kelembagaan, Komisi III DPRK Mimika turut menyoroti rencana pembangunan gedung baru Kominfo yang pada tahun anggaran 2026 mendapat alokasi dana sebesar Rp7 miliar dari total kebutuhan anggaran proyek yang diperkirakan mencapai Rp84 miliar.
Dewan mempertanyakan kesiapan proyek tersebut karena hingga saat ini lokasi pembangunan dinilai belum memiliki kepastian yang jelas.
Menurut Herman, ketidakjelasan lokasi pembangunan berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk risiko proyek mangkrak akibat kurangnya perencanaan yang matang.
“Kami merekomendasikan agar proyek ini dievaluasi terlebih dahulu apabila memang belum siap. Jangan sampai tahun ini dibangun, kemudian berhenti di tengah jalan karena berbagai persoalan yang belum selesai,” katanya.
Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Anggaran pembangunan gedung bukan jumlah yang kecil. Karena itu harus ada kepastian lokasi, perencanaan yang jelas, dan tahapan pembangunan yang terukur sebelum proyek dilaksanakan,” tambahnya.
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba, menjelaskan bahwa Mimika Center merupakan bagian dari program resmi Kominfo dan berada dalam ruang lingkup tugas dinas tersebut.
Menurut Yan, Mimika Center dibentuk untuk mengintegrasikan berbagai informasi daerah sehingga dapat diakses oleh masyarakat secara lebih mudah dan cepat.
“Mimika Center adalah program resmi Kominfo yang bertugas mencakup seluruh informasi daerah. Memang pada tahap awal terdapat beberapa kendala, terutama terkait sistem dan sewa aplikasi yang digunakan,” jelas Yan.
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah perbaikan agar layanan informasi melalui Mimika Center dapat berjalan lebih optimal ke depan.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah merekrut tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional pusat informasi tersebut.
“Ke depan kami akan memperkuat sumber daya manusia dengan merekrut tenaga profesional yang akan bekerja dengan pendampingan dari Kominfo sehingga pengelolaan informasi bisa lebih maksimal,” katanya.
Terkait pembangunan gedung Kominfo, Yan menjelaskan bahwa proyek tersebut memang dirancang secara bertahap karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, alokasi Rp7 miliar pada tahun 2026 hanya digunakan untuk tahap awal pembangunan.
“Pembangunan gedung Kominfo dilakukan secara bertahap. Tahun ini alokasinya Rp7 miliar dari total kebutuhan sekitar Rp84 miliar. Perhitungan kami, anggaran tersebut kemungkinan hanya cukup untuk pekerjaan awal seperti pondasi,” ujarnya.
Yan juga mengakui bahwa hingga saat ini lokasi pembangunan masih menunggu kepastian lahan dari pemerintah daerah.
Meski demikian, pihaknya telah mengusulkan lokasi sementara yang berada di kawasan belakang Kantor Bupati Mimika.
“Untuk lokasi sementara direncanakan berada di belakang Kantor Bupati. Namun kami masih menunggu kepastian lahan sehingga proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
RDP tersebut berlangsung dalam suasana diskusi yang konstruktif dengan berbagai masukan dari anggota Komisi III DPRK Mimika. Hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan anggaran, penguatan sistem informasi publik, serta perencanaan pembangunan infrastruktur Kominfo dapat berjalan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mimika.(**)
Discussion about this post