TIMIKA – jurnalpapua.id
Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah mendorong seluruh kabupaten menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan berbasis data agar distribusi tenaga medis lebih merata hingga ke wilayah terpencil.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, Kristianus Tebai, M.Kes, mengatakan Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang memiliki fasilitas layanan kesehatan cukup banyak, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan. Karena itu, diperlukan pendampingan dalam penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan secara akurat.
“Kita harus punya data yang tepat mulai dari unit pelayanan terkecil sampai rumah sakit. Data itu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan tenaga kesehatan,” kata Kristianus usai kegiatan di Hotel Horison Diana Timika, Rabu (17/6/2026).
Menurut dia, penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan harus melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat diketahui secara pasti kekurangan tenaga pada setiap unit layanan.
“Misalnya dari sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib ada di puskesmas, kita harus tahu mana yang masih kurang. Setelah dihitung, baru bisa diusulkan sehingga pemerataan tenaga kesehatan dapat terwujud,” ujarnya.
Kristianus menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penghitungan kebutuhan sehingga belum dapat menyimpulkan jumlah kekurangan tenaga kesehatan di Papua Tengah. Hasil akhir akan diketahui setelah seluruh data terkumpul dan diverifikasi.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan program peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pendidikan lanjutan bagi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, hingga subspesialis.
Menurut Kristianus, program tersebut merupakan salah satu prioritas Gubernur Papua Tengah untuk menjawab kebutuhan tenaga medis, khususnya di daerah pedalaman dan wilayah yang sulit dijangkau.
“Harapannya rumah sakit yang masih kekurangan dokter spesialis nantinya bisa diisi oleh putra-putri daerah yang telah menyelesaikan pendidikan mereka,” katanya.
Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan 35 tenaga dokter mengikuti program pendidikan lanjutan. Rinciannya terdiri atas 20 dokter umum dan dokter gigi, 10 dokter spesialis, serta 5 dokter subspesialis.
Kristianus menambahkan, Orang Asli Papua (OAP) menjadi prioritas dalam program tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki tantangan keamanan.
“Anak-anak asli daerah harus menjadi bagian dari solusi. Ketika mereka kembali setelah menempuh pendidikan, diharapkan bisa mengabdi dan memperkuat pelayanan kesehatan di daerah asalnya,” ujarnya.(**)
Discussion about this post