TIMIKA – jurnalpapua.id
Sebanyak 7.047 anak di Distrik Mimika Baru tercatat dalam kategori putus sekolah dan tidak bersekolah. Angka itu mengemuka dalam forum koordinasi lintas sektor penanganan anak terlantar yang digelar Dinas Sosial Kabupaten Mimika di Hotel Grand Tembaga, Senin, 22 Juni 2026.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, menilai besarnya jumlah anak yang tidak mengakses pendidikan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mengingatkan agar upaya penanganan anak terlantar tidak berhenti pada proses pendataan dan asesmen semata.
“Yang menjadi pertanyaan, setelah anak-anak ini didata dan diintervensi, siapa yang mengendalikan dan memastikan mereka tidak kembali ke jalan atau kembali ke kondisi semula?” kata Merlyn dalam forum tersebut.
Menurut dia, selama ini pemerintah sering kali fokus pada pengumpulan data, namun belum memiliki mekanisme pengawasan yang memastikan hasil intervensi berjalan efektif. Padahal, keberhasilan program sosial seharusnya diukur dari perubahan kondisi anak setelah mendapatkan layanan.
Merlyn mencontohkan masih ditemukannya anak-anak yang berkeliaran di kawasan Pasar Sentral meski sebelumnya pernah mendapatkan penanganan dari pemerintah. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola intervensi yang diterapkan.
“Kalau sudah ditangani lalu kembali lagi ke jalan, berarti ada yang harus dievaluasi. Apakah pendekatannya belum tepat atau ada faktor lain yang belum disentuh,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan anak jika tidak dibarengi sistem pemantauan yang terukur. Menurut dia, pemerintah perlu memiliki indikator yang jelas untuk menilai capaian program dari tahun ke tahun.
“Berapa anak yang berhasil keluar dari kondisi terlantar, berapa yang kembali bersekolah, dan berapa yang memperoleh pengasuhan yang layak. Itu harus menjadi ukuran keberhasilan,” katanya.
Dalam forum tersebut, Merlyn mengusulkan agar Dinas Sosial membuka jalur komunikasi yang lebih sederhana dan mudah diakses masyarakat, seperti hotline atau grup WhatsApp lintas instansi. Menurut dia, langkah itu lebih efektif dibanding menunggu pengembangan aplikasi yang membutuhkan biaya besar.
“WhatsApp sudah digunakan semua orang. Masyarakat bisa langsung melapor dan instansi terkait bisa segera menindaklanjuti,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta data anak terlantar yang dimiliki Dinas Sosial dibagikan kepada pemerintah distrik agar dapat diverifikasi kembali hingga tingkat RT dan kampung. Keterlibatan pemerintah wilayah dinilai penting untuk memastikan keakuratan data sekaligus memetakan kondisi riil yang dihadapi anak-anak tersebut.
Merlyn juga mendorong pemerintah daerah menyediakan rumah singgah atau tempat penampungan sementara bagi anak-anak terlantar yang ditemukan di lapangan. Fasilitas tersebut dapat menjadi ruang pembinaan sembari dilakukan penelusuran keluarga dan penyusunan solusi jangka panjang.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya dukungan anggaran bagi pekerja sosial yang selama ini menjadi ujung tombak penanganan anak terlantar. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, menurut dia, berbagai program perlindungan anak akan sulit mencapai hasil yang diharapkan.
“Jangan sampai pekerja sosial dibebani target besar, tetapi dukungan yang diberikan minim. Penanganan anak terlantar membutuhkan kerja bersama dan komitmen semua OPD,” kata Merlyn.
Data 7.047 anak putus sekolah dan tidak bersekolah di Mimika Baru menjadi sinyal bahwa persoalan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan perlindungan sosial, tetapi juga akses pendidikan, pengasuhan keluarga, dan pengawasan lingkungan. Tantangan berikutnya bagi pemerintah daerah adalah memastikan setiap intervensi tidak berhenti sebagai laporan kegiatan, melainkan menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak tersebut.(**)
Discussion about this post