TIMIKA, jurnalpapua.id
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika menyiapkan pembangunan delapan jembatan di sejumlah wilayah Mimika pada tahun anggaran 2026. Total anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp40 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengatakan hal tersebut saat ditemui wartawan di Pelabuhan Perikanan Poumako, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Yoga, dari sekitar delapan paket pekerjaan jembatan yang direncanakan, baru dua paket yang telah memasuki tahap kontrak. Sementara paket lainnya telah memiliki pemenang lelang, namun masih berada dalam proses di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), termasuk menunggu masa sanggah.
“Kalau sudah menang lelang, nanti mereka berkontrak dengan PPK. Yang sudah ada ini kalau tidak salah dua yang sudah berkontrak. Yang lain sudah menang lelang, tetapi masih masa sanggah dan masih berproses di UKPBJ,” jelasnya.
Yoga menyebut pembangunan jembatan tersebut tersebar di berbagai wilayah, mulai dari kawasan perkotaan Timika hingga wilayah pesisir dan pegunungan.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pembangunan antara lain Jita, Oya, Miyoko, Timika Pantai, Mapurujaya, serta sejumlah wilayah lainnya. Pembangunan juga mencakup jembatan gantung untuk mendukung akses masyarakat di kawasan pegunungan.
“Macam-macam. Ada dalam Kota Timika, ada di Miyoko, ada juga di pegunungan untuk jembatan gantung, dan ada juga di pesisir,” ujarnya.
Ia menjelaskan, besaran anggaran setiap paket pekerjaan berbeda-beda, menyesuaikan kebutuhan dan kondisi jembatan yang akan dibangun. Salah satu pekerjaan di Miyoko disebut memiliki nilai sekitar Rp15 miliar, sedangkan pembangunan jembatan gantung di Jelapu dianggarkan sekitar Rp8 miliar.
“Bervariasi. Hampir sekitar Rp40-an miliar. Karena ada yang seperti Miyoko itu sekitar Rp15 miliar, kemudian jembatan gantung Jelapu sekitar Rp8 miliar,” ungkap Yoga.
Dengan pembangunan sejumlah jembatan tersebut, Dinas PUPR Mimika diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membuka akses masyarakat, khususnya di daerah pesisir, pedalaman, pegunungan, dan wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur penghubung.
Yoga menegaskan, paket-paket yang masih berada dalam proses pengadaan akan dilanjutkan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku setelah seluruh proses lelang dan masa sanggah selesai.(**)
Discussion about this post