TIMIKA – jurnalpapua.id
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapareyau, mengungkapkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika hingga November 2025 baru mencapai 43 persen.
Hal tersebut disampaikannya kepada awak media setelah menerima massa aksi yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Mimika, Jumat 21 November 2025.
Primus menilai rendahnya serapan anggaran berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun, terutama karena sejumlah program tidak dapat dijalankan sesuai waktu yang direncanakan.
BacaJuga:
“Kalau serapannya lambat, pasti akan terjadi SILPA. Anggaran yang tidak terpakai akan menjadi SILPA, termasuk beberapa dana seperti DAK yang bisa saja dikurangi. Kami sudah diberikan keyakinan bahwa sebagian besar anggaran berpotensi menjadi SILPA karena banyak pekerjaan yang belum berjalan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan internal pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pekerjaan Umum, yang menurutnya turut menghambat progres pekerjaan di lapangan.
“Kita tahu bersama ada masalah di Dinas PU. Beberapa pegawai sempat bermasalah dan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan. Kondisi seperti itu membuat banyak program terhambat,” tambahnya.
Terkait upaya percepatan, Primus menegaskan bahwa DPRD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar sisa waktu yang ada dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong supaya dengan waktu yang tersisa ini, program-program prioritas segera dijalankan. Bukan sekadar menghabiskan anggaran, tapi memastikan program tersebut memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai percepatan pembahasan anggaran tahun 2026, Primus menyatakan bahwa proses pembahasan sebenarnya tidak bermasalah.
Katanya, keterlambatan justru terjadi pada tahap penetapan dan pelaksanaan kegiatan.
“Pembahasan anggaran tidak ada masalah. Yang lambat itu penetapannya, sehingga pekerjaan baru berjalan di akhir Oktober. Ini sudah sangat terlambat. Jika pekerjaan dimulai sejak Agustus atau sebelumnya, penyerapan pasti lebih cepat,” tegasnya.
Untuk tahun anggaran 2026, DPRD Mimika berharap pembahasan dan penetapan anggaran induk dapat dilakukan lebih awal agar pelaksanaan program dapat dimulai tepat waktu.
“Kami usahakan pembahasan anggaran induk dilakukan pada awal tahun, bukan di akhir tahun, agar pelaksanaan program bisa segera berjalan,” tutup Primus. (**)
Discussion about this post