TIMIKA – jurnalpapua.id
Pemuda Muslim Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat di tingkat akar rumput melalui penyediaan layanan transportasi umum bagi pelajar serta mama-mama Papua di wilayah pesisir dan kawasan transmigrasi.
Ketua Pemuda Muslim Mimika, Arifin Letsoin, menilai hingga saat ini akses transportasi masih menjadi salah satu persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung terhadap akses pendidikan maupun aktivitas ekonomi warga.
“Masih banyak anak-anak yang harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk bersekolah dengan fasilitas transportasi yang terbatas. Begitu juga mama-mama Papua yang membawa hasil kebun maupun hasil laut ke pasar sering mengalami kesulitan karena minimnya angkutan umum,” ujar Arifin.
BacaJuga:
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak seharusnya hanya berfokus pada pembangunan fisik di pusat kota. Pemerintah, kata dia, juga perlu memastikan masyarakat di kampung-kampung, wilayah pesisir, dan kawasan transmigrasi memperoleh akses pelayanan dasar, termasuk transportasi yang aman, layak, dan terjangkau.
Menurut Arifin, transportasi publik merupakan kebutuhan mendasar yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat perekonomian masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah.
Karena itu, Pemuda Muslim Mimika mengusulkan agar Pemkab Mimika menghadirkan program angkutan sekolah gratis bagi pelajar yang berasal dari wilayah pesisir dan daerah transmigrasi. Selain itu, pemerintah juga didorong menyediakan angkutan khusus bagi mama-mama Papua untuk mengangkut hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan menuju pasar-pasar di Kota Timika.
“Jangan sampai pemerintah hanya hadir pada kegiatan-kegiatan seremonial. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang dibutuhkan setiap hari,” katanya.
Dengan kapasitas fiskal daerah yang besar, Arifin menilai Pemkab Mimika memiliki kemampuan untuk mengalokasikan anggaran bagi pengembangan transportasi publik yang berpihak kepada masyarakat kecil.
Ia juga mendorong adanya sinergi antara Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun sistem transportasi yang sesuai dengan kondisi geografis Kabupaten Mimika.
Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperluas akses pendidikan dan memperlancar distribusi hasil usaha masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, maupun kawasan transmigrasi.
“Ketika anak-anak dapat bersekolah dengan aman dan mama-mama Papua bisa menjual hasil usahanya tanpa terkendala transportasi, di situlah pemerintah benar-benar hadir di tengah rakyat. Pembangunan yang berkeadilan dimulai dari keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan,” tutup Arifin.(**)
Discussion about this post