TIMIKA – jurnalpapua.id
Program Padat Karya Tahun 2026 di Distrik Jila mulai direalisasikan melalui pembangunan jalan tailing di kawasan ibu kota distrik. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan infrastruktur, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
Dari total anggaran sebesar Rp3 miliar, Pemerintah Distrik Jila baru menerima pencairan tahap pertama sebesar Rp1,5 miliar. Pelaksanaan pekerjaan melibatkan seluruh masyarakat dari 10 kampung, sesuai arahan Bupati Mimika agar setiap program pembangunan di distrik mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada warga setempat.
Kepala Distrik Jila, Enos Lokobal, mengatakan pelibatan masyarakat lokal menjadi prioritas utama dalam program tersebut. Menurutnya, konsep padat karya merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah pedalaman.
BacaJuga:
“Semua masyarakat dari 10 kampung ikut dilibatkan dalam pekerjaan ini sesuai instruksi Bupati Mimika. Harapannya, pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Enos saat ditemui wartawan di kawasan Jalan Cenderawasih, Timika, Jumat (17/7/2026).
Namun, Enos mengakui besarnya nilai anggaran tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang dapat dilaksanakan di wilayah pegunungan. Hal itu disebabkan tingginya biaya transportasi udara dan distribusi material menuju Distrik Jila.
“Kalau didengar anggarannya memang besar, tetapi ketika sampai ke lapangan menjadi sangat terbatas karena biaya penerbangan sangat mahal,” katanya.
Ia menjelaskan, biaya pengangkutan material menjadi beban terbesar dalam pelaksanaan proyek. Untuk mengangkut 12 sak material saja diperlukan biaya sekitar Rp75 juta. Sementara itu, harga pasir yang diproduksi masyarakat lokal mencapai Rp5 juta per meter kubik.
“Dengan kendala ini, kami hanya kerjakan di tahap pertama ini 20 meter saja dan akan dilanjutkan ditahap berikutnya. Memang perencanaan awal akan dibangun 100 meter, tapi banyak kendala, terutama di penerbangan material, jadi kita kerjakan yang ada saja dulu,” ujarnya.
Menurut Enos, kondisi geografis yang sulit dijangkau membuat sebagian besar anggaran terserap untuk biaya logistik, sehingga volume pembangunan yang dapat dikerjakan menjadi terbatas.
Karena itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Mimika dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah pedalaman, terutama terkait biaya transportasi dan distribusi material.
“Dengan adanya perhatian dan kebijakan khusus dari Bupati Mimika terhadap tingginya biaya logistik, kami berharap ke depan volume pekerjaan bisa lebih besar sehingga manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” tutupnya.(**)
Discussion about this post