TIMIKA, jurnalpapua.id
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika menggelar Sosialisasi Dokumen Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis, 17 September 2026.
Kegiatan yang diikuti perwakilan dari 60 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Hery Onawame.
Dalam sambutannya, Hery menegaskan penerapan pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan memperbanyak aplikasi. Pemerintah daerah perlu membangun tata kelola, koordinasi, integrasi data serta sistem pengelolaan pengetahuan yang kuat.
“Kita tidak ingin transformasi digital pemerintahan hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang digunakan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh sistem, data, informasi, aplikasi, sumber daya manusia, serta pengetahuan yang kita miliki dapat dikelola secara terpadu dan memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Hery.
Menurutnya, Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE memiliki posisi strategis karena menjadi pedoman dalam mengelola pengetahuan, data dan pengalaman yang diperoleh selama penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
Dengan manajemen pengetahuan yang baik, informasi maupun pengalaman kerja tidak lagi tersebar atau hanya dikuasai individu tertentu, melainkan menjadi aset kelembagaan yang dapat digunakan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Hal tersebut dinilai penting, terutama ketika terjadi pergantian pegawai, pejabat maupun perubahan struktur organisasi.
“Ketika terjadi perubahan personel, pergantian pejabat maupun perubahan struktur organisasi, pengetahuan dan pengalaman yang telah dibangun tidak ikut hilang, tetapi tetap menjadi bagian dari memori kelembagaan dan dapat dimanfaatkan oleh generasi aparatur berikutnya,” ujarnya.
Hery mengatakan, Indeks SPBE Kabupaten Mimika sejauh ini masih berada pada kategori cukup. Menurutnya, domain tata kelola dan manajemen masih menjadi bagian yang membutuhkan perhatian serius.
Kondisi tersebut menunjukkan tantangan pengembangan SPBE di Mimika bukan semata-mata kekurangan aplikasi, tetapi juga menyangkut tata kelola, koordinasi serta pengelolaan pengetahuan di lingkungan pemerintah daerah.
Karena itu, sosialisasi Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE diharapkan menjadi salah satu langkah konkret untuk memperkuat kelemahan tersebut.
Selain manajemen pengetahuan, Hery meminta seluruh OPD memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RINTIK) Kabupaten Mimika.
RINTIK nantinya menjadi acuan arah pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Mimika untuk beberapa tahun mendatang, termasuk menopang keberlanjutan program Smart City.
“Tanpa RINTIK yang jelas, pengembangan Smart City dan infrastruktur digital kita berisiko berjalan tanpa arah yang terukur,” katanya.
Oleh sebab itu, penyusunan RINTIK harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan seluruh perangkat daerah agar dokumen yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kebutuhan, kondisi, potensi serta arah pembangunan Kabupaten Mimika.
Hery meminta OPD aktif memberikan data dan informasi yang diperlukan tim penyusun serta memastikan Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE tidak hanya berakhir sebagai dokumen administratif.
Ia juga mengingatkan setiap inisiatif digital yang dikembangkan OPD harus terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jangan sampai masing-masing OPD membangun sistem dan aplikasi tanpa memperhatikan kebutuhan integrasi dengan perangkat daerah lainnya. Kita harus membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, efisien, aman, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Hery, keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, tata kelola, budaya kerja serta kemampuan aparatur berbagi dan memanfaatkan pengetahuan.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Blasius Rahangiar mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada perangkat daerah mengenai konsep, kebijakan dan kerangka kerja manajemen pengetahuan dalam penyelenggaraan SPBE.
Kegiatan tersebut juga diarahkan agar Dokumen Manajemen Pengetahuan SPBE dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh unit kerja Pemerintah Kabupaten Mimika.
Selain itu, pemerintah ingin mendorong budaya berbagi pengetahuan atau knowledge sharing antarperangkat daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
“Manajemen pengetahuan diharapkan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mendukung penilaian dan evaluasi Indeks SPBE, khususnya pada domain manajemen pengetahuan,” kata Blasius dalam laporannya.
Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI-ITB), yakni Dr. techn. Wikan Danar Sunindyo, S.T., M.Sc. dan Ir. Windy Gambetta, MBA.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Mimika berharap aparatur semakin mampu mendokumentasikan, mengelola dan memanfaatkan pengetahuan organisasi sebagai bahan pengambilan keputusan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.(**)
Discussion about this post