LANNY JAYA – jurnalpapua.id
Pokja Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Badan Pengarah Papua (BPP) menggelar koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah ini bertujuan memperkuat implementasi Otonomi Khusus Papua serta mendukung terciptanya stabilitas politik, hukum, dan keamanan di wilayah Papua Pegunungan. Berlangsung di Kantor Bupati Lanny Jaya. Selasa, Rabu, 22/7/26.
Kegiatan Kordinasi ini, dipimpin oleh Asisten II Setda Kabupaten Lanny Jaya, Perius Wenda, dan dihadiri oleh Tim Pokja Papua Polhukam BPP, yakni Namantus Gwijangge dan Dafrin Muksin, bersama jajaran Kesbangpol, Bagian Hukum, Satpol PP, serta Satintelkam Polres Lanny Jaya.
Dalam sambutannya, Perius Wenda menyampaikan, apresiasi atas inisiatif koordinasi langsung dengan pemerintah daerah. Ia menilai kegiatan ini menjadi ruang komunikasi penting untuk menyampaikan kondisi riil Lanny Jaya sekaligus membangun sinergi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran.
Adapun itu, Namantus Gwijangge mengungkapkan bahwa koordinasi ini merupakan bagian dari tugas Pokja Papua dalam menghimpun informasi strategis dari daerah sebagai dasar rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Pusat.
“Pokja Papua Polhukam hadir untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah. Seluruh informasi, masukan, dan rekomendasi yang diperoleh hari ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan rekomendasi sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Lanny Jaya,” tegas Namantus Gwijangge.
Sementara itu, Dafrin Muksin menekankan pentingnya stabilitas politik, hukum, dan keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan di Papua sangat ditentukan oleh terciptanya stabilitas politik, kepastian hukum, dan keamanan. Melalui koordinasi ini kami ingin memastikan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi daerah dapat dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang tepat, sehingga mampu memperkuat pencegahan konflik, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mempercepat pembangunan yang berkelanjutan,” jelas Dafrin Muksin.
Dilanjutkan, Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, di antaranya percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial, peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan, penguatan sistem deteksi dini, pertukaran data strategis, penguatan kapasitas Satpol PP, perlindungan hukum masyarakat adat, serta pembentukan Forum Koordinasi Polhukam Kabupaten Lanny Jaya.
” Seluruh hasil koordinasi akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Pusat dan Daerah.Dengan sinergi yang baik, diharapkan berbagai tantangan di bidang politik, hukum, dan keamanan dapat diatasi sehingga pembangunan berjalan lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan demi mewujudkan Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera.”tutupnya.(**)
Discussion about this post