TIMIKA – jurnalpapua
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus memperkuat pembangunan infrastruktur sanitasi dasar dan penyediaan air bersih hingga ke wilayah kampung. Program ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penghentian praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, S.H., M.H., mengatakan pembangunan sanitasi merupakan bagian dari program prioritas Bupati Mimika Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong dalam mewujudkan lingkungan yang sehat melalui penyediaan sarana sanitasi yang layak.
“Kami di PUPR bertugas menyiapkan infrastrukturnya berupa toilet, MCK, dan sarana air bersih. Sementara edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat menjadi tugas Dinas Kesehatan bersama pemerintah kampung. Program ini harus berjalan secara terintegrasi agar target menghentikan praktik buang air besar sembarangan dapat tercapai,” ujar Inosensius saat ditemui di Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (3/8/2026).
BacaJuga:
Menurutnya, pembangunan sanitasi akan difokuskan berdasarkan usulan dari pemerintah kampung melalui masing-masing distrik. Pendataan tersebut menjadi dasar penyusunan perencanaan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menjelaskan, kondisi geografis Mimika yang beragam menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Wilayah pesisir, pegunungan, maupun kampung yang sulit dijangkau membutuhkan biaya lebih besar karena tingginya biaya transportasi dan mobilisasi material.
“Karakter setiap wilayah berbeda. Pembangunan di daerah terpencil tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar dibandingkan wilayah yang aksesnya mudah,” katanya.
Saat ini, kata Inosensius, pemerintah sedang membahas alokasi anggaran program sanitasi yang nilainya mencapai lebih dari Rp4 miliar. Meski demikian, besaran anggaran tersebut masih menunggu pembahasan dan penetapan dalam mekanisme penganggaran pemerintah daerah.
Dalam pelaksanaannya, Dinas PUPR akan lebih memprioritaskan pembangunan toilet atau MCK untuk setiap rumah tangga dibandingkan fasilitas sanitasi komunal. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah fasilitas bersama yang dinilai kurang terawat sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Kalau setiap rumah memiliki toilet sendiri, rasa memiliki masyarakat akan lebih tinggi. Dengan begitu fasilitas akan lebih dijaga dan digunakan sesuai fungsinya,” jelasnya.
Selain membangun infrastruktur, PUPR juga berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat sarana sanitasi yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Menurutnya, keberadaan toilet dan akses air bersih tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga menjadi langkah penting dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit berbasis lingkungan.
Inosensius juga meminta pemerintah kampung melakukan pendataan secara cermat terhadap warga yang benar-benar membutuhkan bantuan sanitasi. Bantuan tersebut diharapkan tepat sasaran dengan memberikan prioritas kepada masyarakat kurang mampu, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Ia menegaskan, keberhasilan program sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat, agar Mimika dapat mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik buang air besar sembarangan.(**)
Discussion about this post