TIMIKA – jurnalpapua.id
Nada sumbang ketidakadilan kembali menggema dari Lembah Waa-Banti. PT Freeport Indonesia (PTFI) kini berada di bawah sorotan tajam setelah dituding melakukan pengabaian sistemik terhadap masyarakat asli di area operasionalnya. Kritikan pedas mengalir deras, terutama terkait kontrasnya kemewahan fasilitas perusahaan dengan kemelaratan yang mencekik pemilik hak ulayat.
Dianus Omaleng, salah satu tokoh intelektual muda asal Waa-Banti, angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di lembah tersebut adalah bentuk nyata dari marginalisasi di atas tanah yang kaya raya.
Empat Dosa Besar Pengabaian di Lembah Waa-Banti
Berdasarkan pengamatan di lapangan, Dianus Omaleng menyoroti empat poin krusial yang menunjukkan kegagalan PTFI dalam memanusiakan pemilik dusun:
- Blokade Akses Transportasi: Warga Waa-Banti merasa terisolasi secara fisik. Akses jalan yang seharusnya menjadi urat nadi kehidupan justru dibatasi, sementara kendaraan perusahaan bebas melaju. “Sangat memprihatinkan melihat pemilik tanah harus berjuang hanya untuk sekadar melintas di wilayahnya sendiri,” tegas Dianus.
- Krisis Layanan Kesehatan: Rumah sakit dan fasilitas medis di Waa-Banti dianggap tidak representatif dibandingkan dengan standar kesehatan yang dinikmati karyawan perusahaan. Masyarakat menuntut fasilitas medis yang setara, mengingat risiko kesehatan akibat aktivitas tambang di depan mata mereka.
- Isolasi Ekonomi Sistemik: Ekonomi warga lokal seolah mati suri. Tanpa adanya integrasi pasar yang jelas, masyarakat Waa-Banti tetap terisolasi dari perputaran ekonomi triliunan rupiah yang dihasilkan oleh PTFI.
- Hilangnya Marwah Pemilik Ulayat: Perhatian khusus bagi masyarakat Waa-Banti sebagai pemilik dusun dinilai minim.
Program-program yang ada dianggap hanya bersifat “pemadam kebakaran” (reaktif) dan bukan pemberdayaan yang substantif bagi keberlangsungan hidup jangka panjang.
Pernyataan Tajam Dianus Omaleng
Dalam keterangannya, Dianus Omaleng menekankan bahwa Freeport tidak boleh hanya memandang Waa-Banti sebagai titik koordinat pertambangan semata, tetapi sebagai ruang hidup manusia yang memiliki hak dasar.
“Kami tidak butuh retorika CSR yang indah di atas kertas.
Sebagai intelektual Waa-Banti, saya melihat ada pola pengabaian yang sengaja dilakukan. Freeport mengeruk kekayaan dari perut bumi kami, namun membiarkan pemiliknya terjebak dalam isolasi transportasi dan kesehatan yang buruk. Ini adalah penghinaan terhadap martabat kami sebagai pemilik ulayat!” pungkas Dianus dengan tegas.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Waa-Banti mendesak adanya evaluasi total terhadap kebijakan PTFI di wilayah tersebut. Mereka tidak lagi menuntut janji, melainkan langkah konkret:
Pembukaan akses transportasi tanpa birokrasi yang rumit, peningkatan fasilitas rumah sakit, dan pengakuan ekonomi yang adil bagi pemilik Dusun.(**)
Discussion about this post