TIMIKA – jurnalpapua.id
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax kembali memicu kekhawatiran masyarakat terhadap praktik penimbunan dan spekulasi yang berpotensi memperparah beban ekonomi warga.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRK Mimika, Ancelina Beanal saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (11/6/2026) meminta Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah tegas untuk mencegah terjadinya penimbunan BBM oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
Menurut Ancelina, kenaikan harga BBM sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menimbun stok bahan bakar sebelum kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Praktik seperti ini, kata dia, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas distribusi energi di daerah.
“Ketika harga BBM naik, biasanya ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban karena kesulitan mendapatkan BBM atau harus membeli dengan harga yang lebih mahal,” kata Ancelina saat ditemui di Timika, Kamis.
Ia menilai pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM, terutama di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang beroperasi di Kabupaten Mimika. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Sebagai langkah konkret, Ancelina mengusulkan agar personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ditempatkan di setiap SPBU. Kehadiran petugas di lapangan dinilai dapat membantu mengawasi aktivitas pembelian BBM sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku yang mencoba melakukan penimbunan.
“Satpol PP harus ditempatkan di setiap SPBU. Mereka bisa melakukan pengawasan langsung dan segera mengambil tindakan apabila ditemukan adanya aktivitas yang mengarah pada penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan petugas di lokasi pengisian bahan bakar akan memperkuat fungsi pengawasan yang selama ini dinilai masih belum maksimal. Dengan demikian, setiap transaksi yang mencurigakan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh aparat berwenang.
Selain pengawasan, Ancelina juga meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan pihak Pertamina serta instansi terkait untuk memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman. Ia menilai pasokan yang cukup menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya kepanikan di tengah masyarakat setelah adanya penyesuaian harga.
“Ketersediaan stok harus dijaga. Jangan sampai masyarakat khawatir lalu berbondong-bondong membeli BBM dalam jumlah besar karena takut kehabisan. Situasi seperti itu justru bisa dimanfaatkan oleh para penimbun,” katanya.
Lebih lanjut, politisi perempuan tersebut berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek pengawasan, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat. Salah satu opsi yang menurutnya perlu dikaji adalah pemberian subsidi atau bentuk bantuan tertentu bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kenaikan harga BBM.
Menurut Ancelina, kenaikan harga bahan bakar akan berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, mulai dari biaya transportasi hingga harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah perlu hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil.
“Kalau memang memungkinkan, pemerintah perlu memikirkan skema subsidi atau bantuan agar masyarakat tidak terlalu terbebani. Banyak warga yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan bermotor untuk bekerja, berdagang, maupun mengakses layanan dasar,” ujarnya.
Ia mengatakan kondisi geografis Mimika yang cukup luas membuat mobilitas masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan dan keterjangkauan BBM. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan energi harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan warga.
Ancelina menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM dan perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan.
“Yang paling penting adalah masyarakat jangan sampai dirugikan. Pemerintah harus hadir, melakukan pengawasan, mengambil tindakan tegas terhadap penimbun, dan mencari solusi agar warga tetap bisa beraktivitas dengan baik di tengah kenaikan harga BBM,” katanya.
DPRK Mimika, lanjut Ancelina, akan terus mengawasi langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah terkait distribusi BBM dan dampak kebijakan harga terhadap masyarakat. Ia berharap pengawasan yang kuat dan kebijakan yang tepat dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah serta melindungi kepentingan masyarakat luas.(**)
Discussion about this post