TIMIKA – jurnalpapua.id
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika mulai mematangkan rencana pembentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) bagi pekerja di area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) sebagai bagian dari persiapan Pemilu 2029.
Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Divisi Government Relations (Govrel) PTFI dan Bawaslu yang berlangsung pada 22 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam penyusunan daftar pemilih di lingkungan kerja PTFI.
Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Mimika, Budiono, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi yang sebelumnya disampaikan KPU kepada pihak PTFI.
Menurut Budiono, pembahasan difokuskan pada kemungkinan pembentukan TPS Lokasi Khusus sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan administrasi kepemiluan yang harus diselesaikan lebih awal.
Sejumlah kendala yang dihadapi antara lain data pemilih yang belum lengkap, sistem kerja karyawan yang dinamis, jadwal cuti pekerja yang berubah-ubah, hingga keberadaan tenaga kerja kontraktor yang tidak menetap. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam menyusun daftar pemilih yang akurat.
Untuk menindaklanjuti hasil rapat, KPU Mimika dan PTFI sepakat menggelar pertemuan lanjutan pada Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, pihak Govrel PTFI akan menghadirkan pimpinan maupun manajemen perusahaan kontraktor yang beroperasi di area Freeport guna memperoleh pemahaman mengenai mekanisme pembentukan TPS Lokasi Khusus.
Budiono menjelaskan, pendirian TPS Loksus harus melalui tahapan administrasi yang cukup panjang. Penanggung jawab lokasi terlebih dahulu mengajukan permohonan pendirian TPS kepada KPU Kabupaten, kemudian diteruskan ke KPU Provinsi Papua Tengah sebelum diajukan ke KPU RI. Keputusan akhir mengenai persetujuan pendirian TPS Loksus sepenuhnya berada di tangan KPU RI.
Karena prosesnya memerlukan verifikasi berlapis, KPU Mimika memilih melakukan persiapan sejak dini agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai. Langkah ini diharapkan mampu memastikan hak pilih para pekerja di kawasan PTFI dapat terlayani secara optimal.(**)
Discussion about this post