JAYAPURA, jurnalpapua.id
Pemerintah bersama TNI dan Polri memperkuat penanganan keamanan di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyusul dugaan penyanderaan sejumlah warga oleh kelompok bersenjata.
Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang mengatakan TNI telah menerima informasi mengenai warga yang diduga dibawa kelompok bersenjata. Namun, aparat masih mengumpulkan data dan informasi untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah pencarian.
“Kita sudah menerima informasi itu, tetapi masih dilakukan pengumpulan data untuk mengambil langkah pencarian terhadap warga yang dibawa kelompok bersenjata,” kata Febriel di Jayapura.
Menurut Febriel, Komandan Korem 173/PVB telah berada di Mimika untuk berkoordinasi dengan keluarga warga serta Pemerintah Kabupaten Mimika. Koordinasi dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan secara terpadu.
Danrem, kata dia, juga telah menemui keluarga warga dan meminta mereka tetap tenang sembari aparat melakukan langkah-langkah penanganan.
“Kemarin Danrem sudah bertemu keluarga dan meminta untuk tetap tenang. Kemudian Danrem juga akan bertemu Pemkab Mimika untuk mengambil langkah penanganan,” ujarnya.
Upaya memastikan kondisi warga juga dilakukan Satgas Operasi Damai Cartenz 2026. Kasatgas Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani mengatakan personel telah dikirim ke Distrik Jila untuk mengecek informasi mengenai dugaan penyanderaan sekaligus melakukan penyelidikan terhadap kelompok yang diduga terlibat.
“Kita hari ini kirim anggota ke Distrik Jila. Untuk kelompoknya kita sedang lidik,” kata Faizal.
DPR Minta Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Anggota Komisi XIII DPR, Mafirion, meminta pemerintah bersama TNI dan Polri menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama dalam menangani situasi di Jila.
Menurut dia, setiap langkah pencarian dan penyelamatan perlu dilakukan secara cepat, presisi, dan terukur agar tidak meningkatkan risiko terhadap warga yang diduga masih berada dalam penguasaan kelompok bersenjata.
Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPN PERMAHI Moh Sahrul Lakoro juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil selama proses penanganan berlangsung.
“Negara terus hadir memastikan masyarakat memperoleh rasa aman. Setiap langkah harus mengutamakan keselamatan warga dan dilakukan secara profesional,” ujarnya.
Penanganan situasi di Jila menghadapi tantangan geografis. Distrik tersebut berada di kawasan pegunungan dengan akses transportasi yang terbatas sehingga pengerahan personel maupun distribusi kebutuhan masyarakat membutuhkan koordinasi lintas institusi.
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus berkoordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif. Selain pencarian terhadap warga yang diduga dibawa kelompok bersenjata, stabilitas keamanan menjadi penting agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dan pelayanan pemerintahan serta pembangunan di Jila dapat berjalan.(**)
Discussion about this post