TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten Mimika meminta Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan pelatihan dan penerbitan sertifikat, tetapi memastikan setiap lulusannya benar-benar memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (27/8/2026).
Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Jehuda B. Akobiarek, mengatakan pembinaan terhadap LPKS menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Mimika agar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan pasar kerja.
Pemerintah Kabupaten Mimika menilai pembangunan daerah tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Peningkatan kualitas SDM juga harus menjadi perhatian utama.
“Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Mimika yang maju, mandiri, produktif dan berdaya saing,” demikian disampaikan dalam sambutan pemerintah daerah.
Mimika dinilai memiliki potensi ekonomi dan peluang kerja yang terus berkembang. Namun, peluang tersebut harus diimbangi kesiapan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan, kompetensi, disiplin, dan etos kerja sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri.
LPKS Jangan Hanya Cetak Sertifikat
Pemerintah daerah menegaskan, keberadaan LPKS tidak boleh sekadar menjadi tempat pelatihan yang berakhir dengan pemberian sertifikat kepada peserta.
Hasil pelatihan harus dapat diukur dari kemampuan lulusan ketika memasuki dunia kerja maupun saat membangun usaha secara mandiri.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana lulusan tersebut benar-benar memiliki kompetensi, keterampilan praktis, sikap kerja, disiplin, tanggung jawab dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja secara mandiri,” tegas pemerintah daerah.
Karena itu, LPKS diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas masyarakat, melahirkan wirausaha baru, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Mimika.
Kualitas Lembaga Harus Diperkuat
Dalam pembinaan tersebut, pemerintah juga meminta seluruh LPKS menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari legalitas dan kelembagaan, kurikulum, kualitas instruktur, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, sistem evaluasi hingga sertifikasi kompetensi.
Pemerintah tidak menginginkan adanya lembaga pelatihan yang hanya aktif secara administratif, tetapi belum mampu memberikan pelatihan berkualitas kepada masyarakat.
Pembinaan secara berkelanjutan karena itu diperlukan untuk memastikan setiap LPKS memenuhi standar dan mampu menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar kompeten.
Pelatihan Harus Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
Selain memperkuat kelembagaan, LPKS diminta terus berinovasi dan menyesuaikan program pelatihan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan nyata pasar kerja.
Program pelatihan yang diberikan harus memiliki keterkaitan dengan peluang pekerjaan yang tersedia di Mimika sehingga keterampilan peserta dapat langsung dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan.
Dengan pola tersebut, lulusan diharapkan memiliki peluang lebih besar terserap di dunia kerja maupun mampu membuka usaha secara mandiri.
Pemerintah juga mendorong terciptanya sinergi antara LPKS, dunia usaha, dunia industri dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diperlukan agar kompetensi yang diajarkan benar-benar sejalan dengan kebutuhan perusahaan.
Berbagai persoalan yang dihadapi lembaga pelatihan juga diharapkan dibahas secara terbuka agar dapat ditemukan solusi yang aplikatif.
“Jaga nama baik lembaga, jaga kepercayaan masyarakat dan berikan pelayanan yang jujur,” pesan pemerintah daerah kepada para pengelola LPKS.
Tenaga Kerja Lokal Jadi Perhatian
Pemerintah Kabupaten Mimika juga meminta agar kesempatan peningkatan keterampilan diberikan secara lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk masyarakat asli Mimika dan kelompok yang memerlukan dukungan dalam meningkatkan kapasitas serta memperoleh pekerjaan.
Generasi muda Mimika diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pencari kerja, tetapi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional dan produktif.
Lebih jauh, mereka diharapkan mampu menjadi pelaku usaha yang menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
“Diperlukan ekosistem pelatihan kerja yang sehat, berkualitas, responsif terhadap kebutuhan pasar serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan dunia kerja,” ujarnya.
Melalui pembinaan LPKS Tahun 2026, Pemkab Mimika berharap terbentuk kesamaan pemahaman antara pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha dan dunia industri dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.
Para peserta juga diminta aktif menyampaikan kendala yang dihadapi selama mengelola lembaga pelatihan, kemudian bersama-sama merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan.
Pemerintah berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda sosialisasi, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan mutu LPKS sekaligus melahirkan tenaga kerja Mimika yang kompeten, mandiri, produktif dan berdaya saing.(**)
Discussion about this post