TIMIKA, jurnalpapua.id
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika memastikan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan bencana akan diperkuat melalui kesepakatan bersama yang melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), TNI-Polri, lembaga teknis, organisasi kemanusiaan, lembaga adat, dunia usaha hingga relawan.
Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil kegiatan kerja sama antarlembaga dan kemitraan penanggulangan bencana yang berlangsung selama dua hari di Ballroom Hotel Serayu, Timika, 18–19 September 2026.
Plt Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded, saat menutup kegiatan, Sabtu (19/9/2026), mengatakan forum tersebut berhasil menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada BPBD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak saja, tetapi membutuhkan kolaborasi dan kemitraan bersama dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat dan dunia usaha,” kata Agustina.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun selama kegiatan tidak berhenti setelah forum berakhir, tetapi diterapkan secara nyata ketika terjadi bencana di Kabupaten Mimika.
Salah satu tindak lanjut kegiatan tersebut adalah dokumen kesepakatan atau MoU yang akan dibawa kepada pimpinan masing-masing OPD untuk ditandatangani.
Agustina menjelaskan, perwakilan instansi yang mengikuti kegiatan akan menjadi bagian dari mekanisme kerja bersama. Namun, dokumen kesepakatan tetap membutuhkan pengesahan dari pimpinan OPD terkait.
“Hasil kegiatan ini nanti kami bawa kepada kepala OPD untuk ditandatangani. Setelah itu masing-masing akan bekerja sesuai tugas dan fungsinya,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, setiap instansi akan menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsi ketika terjadi bencana. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, instansi teknis, unsur penyelamatan dan lembaga terkait lainnya akan bergerak secara terintegrasi dalam satu koordinasi.
BPBD Mimika akan berperan sebagai koordinator dalam mengintegrasikan penanganan tersebut, terutama saat terjadi bencana yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
Agustina mencontohkan, selama ini BPBD kerap turun langsung menangani bencana yang terjadi setiap tahun, seperti banjir dan longsor. Ke depan, pola penanganan tersebut akan diperkuat dengan melibatkan OPD dan lembaga terkait secara lebih terstruktur.
“Kalau ada bencana, masing-masing punya tugas. Dinas Kesehatan tugasnya apa, Dinas Sosial tugasnya apa, dan instansi lainnya sesuai tupoksi. Semua terintegrasi dalam satu koordinasi,” katanya.
Ia menegaskan, forum kerja sama lintas sektor tersebut tidak berhenti pada kegiatan tahun ini. BPBD telah memasukkan program peningkatan kerja sama antarlembaga dan kemitraan penanggulangan bencana dalam rencana kerja tahun 2027.
“Jangan berpikir kegiatan ini berakhir hari ini. Tahun depan akan dilanjutkan untuk meningkatkan kerja sama antarlembaga dalam penanggulangan bencana,” ujar Agustina.
BPBD berharap kolaborasi tersebut dapat mempercepat respons ketika bencana terjadi, memperjelas pembagian tugas antarinstansi serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi berbagai potensi bencana di Kabupaten Mimika.(**)
Discussion about this post