TIMIKA, jurnalpapua.id
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan aplikasi Mimika Integrasi Satu Data (MAITUA) dalam rangka memperkuat tata kelola data pemerintahan dan mendukung perencanaan pembangunan daerah berbasis data.
Peluncuran aplikasi tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi dan Kolaborasi Forum Satu Data Kabupaten Mimika Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga Timika, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si. Turut mendampingi Kepala Diskominfo Mimika, Yan Selamat Purba, ST., M.Si., serta narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika.
Kegiatan tersebut juga dihadiri pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam sambutannya, Yohana mengatakan, di tengah transformasi digital, data memiliki peran strategis sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, kehadiran aplikasi MAITUA merupakan langkah strategis Pemkab Mimika untuk mengintegrasikan pengelolaan data antarperangkat daerah, sekaligus meminimalkan perbedaan data yang selama ini berpotensi menghambat perencanaan pembangunan.
” Aplikasi MAITUA diharapkan menjadi sarana untuk mendukung integrasi data antarperangkat daerah, mengurangi perbedaan data, meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, serta menyediakan data berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Yohana menegaskan, keberhasilan implementasi Satu Data tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan aplikasi, tetapi juga membutuhkan komitmen seluruh perangkat daerah.
Karena itu, setiap OPD diminta tidak lagi bekerja secara sektoral, melainkan membangun koordinasi dan integrasi dalam pengelolaan data.
Setiap perangkat daerah juga diwajibkan menyampaikan data secara tepat waktu, melakukan pemutakhiran secara berkala, serta memastikan seluruh data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menambahkan, Forum Satu Data memiliki peran penting sebagai wadah koordinasi untuk menyamakan visi dan persepsi, menyepakati data prioritas, serta menerapkan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi dan data induk sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
“Jangan biarkan perbedaan data antarperangkat daerah menghambat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Kepada Diskominfo Mimika selaku Wali Data, Yohana meminta agar terus memperkuat koordinasi, memberikan pendampingan teknis, serta melakukan pemantauan terhadap pengelolaan dan integrasi data.
Sementara itu, BPS Kabupaten Mimika selaku pembina data statistik bersama seluruh perangkat daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas statistik sektoral.
Yohana berharap, data yang dihasilkan pemerintah daerah tidak sekadar menjadi kumpulan angka atau dokumen administrasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan, peningkatan pelayanan publik, evaluasi kinerja pemerintahan, serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga berharap aplikasi MAITUA dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, sementara Forum Satu Data Kabupaten Mimika Tahun 2026 mampu menghasilkan kesepakatan konkret yang ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
Dengan demikian, integrasi data diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Mimika yang lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan berbasis data.(**)
Discussion about this post