TIMIKA – jurnalpapua.id
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi melalui penguatan implementasi Smart City. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dewan Smart City yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) di Timika, Rabu (8/7/2026).
Rapat Dewan Smart City yang digelar secara berkala setiap tiga bulan itu dihadiri seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga kalangan profesional. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk menyusun arah kebijakan serta memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan berbasis teknologi di Kabupaten Mimika.
Dalam arahannya, Johannes Rettob menekankan bahwa Mimika harus mulai menentukan langkah yang lebih progresif, yakni bertransformasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Menurutnya, SPBE selama ini lebih berfokus pada digitalisasi proses administrasi pemerintahan, sedangkan pemerintahan digital mencakup transformasi menyeluruh yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kalau SPBE lebih banyak pada administrasi, maka pemerintahan digital mencakup pelayanan secara menyeluruh yang langsung dirasakan masyarakat. Kita harus menentukan arah ke depan, apakah tetap di SPBE atau bertransformasi ke pemerintahan digital,” tegas Johannes.
Ia menilai, sebagai daerah yang telah mengusung konsep Smart City, Mimika harus mampu mengikuti perkembangan tata kelola pemerintahan modern agar pelayanan publik semakin efektif dan efisien.
Meski capaian indeks SPBE Kabupaten Mimika saat ini masih berada pada kisaran nilai 2,5, Johannes menilai hal tersebut merupakan fondasi awal yang harus terus diperkuat. Ia juga menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu daerah yang berhasil menerapkan SPBE dengan baik dan layak menjadi referensi dalam pengembangan sistem pemerintahan digital di Mimika.
Johannes optimistis bahwa penguatan SPBE akan menjadi pijakan penting menuju pemerintahan digital. Namun, ia mengingatkan bahwa transformasi tersebut tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah.
“Kunci utamanya adalah komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Semua perangkat daerah harus punya semangat yang sama,” ujarnya.
Selain penguatan sistem, Bupati juga menyoroti pentingnya integrasi data antarlembaga. Menurutnya, ketersediaan data yang terhubung dan dapat diakses secara real time akan menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pengambilan kebijakan yang lebih akurat.
Ia menegaskan, keberhasilan Smart City tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang dibangun, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Yang terpenting adalah dampaknya bagi masyarakat. Apakah pelayanan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan benar-benar dirasakan,” pungkasnya.
Melalui Rapat Dewan Smart City tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu menetapkan arah kebijakan yang lebih jelas dalam pengembangan Smart City sekaligus mempercepat transformasi menuju pemerintahan digital yang adaptif, terintegrasi, dan berdaya saing demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(**)
Discussion about this post