TIMIKA – jurnalpapua.id
Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolfin Beanal, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax.
Menurut dia, kebijakan subsidi daerah perlu dipertimbangkan agar beban ekonomi masyarakat tidak semakin berat.
Hal itu disampaikan Dolfin saat ditemui di Kantor DPRK Mimika, Rabu, 10 Juni 2026.
Dolfin mengatakan kenaikan harga Pertamax berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi dan harga kebutuhan pokok yang selama ini sangat bergantung pada distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah perlu hadir untuk memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan akibat perubahan harga energi.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mempertimbangkan penerapan harga subsidi atau kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga BBM ini berdampak luas dan membuat daya beli warga semakin menurun,” kata Dolfin.
Menurut dia, kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, kenaikan harga BBM akan memberikan tekanan tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.
Dolfin menilai langkah intervensi pemerintah daerah sangat penting, terutama karena Mimika merupakan daerah yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi dan membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia berharap pemerintah dapat mengkaji berbagai skema subsidi yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat. Kita tidak ingin warga merasakan dampak yang terlalu besar akibat kenaikan harga Pertamax. Kalau ada ruang dalam anggaran daerah, maka kebijakan subsidi perlu dipertimbangkan,” ujarnya.
Selain meminta penerapan kebijakan subsidi, Dolfin juga menyoroti potensi terjadinya praktik penimbunan BBM yang kerap muncul saat terjadi kenaikan harga atau gangguan distribusi. Ia mengingatkan bahwa tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi di lapangan dan merugikan masyarakat luas.
Karena itu, Dolfin meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama instansi terkait (Disperindag) untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah Mimika.
Pengawasan yang ketat dinilai penting agar pasokan tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tidak mengalami lonjakan akibat permainan oknum tertentu.
“Kami juga meminta Bupati Mimika untuk menindak tegas para penimbun BBM. Jangan ada pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa praktik penimbunan bukan hanya menyebabkan kelangkaan BBM, tetapi juga dapat memicu kenaikan harga di tingkat pengecer. Kondisi tersebut pada akhirnya akan semakin membebani masyarakat yang bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari.
Dolfin berharap aparat penegak hukum, dinas terkait, serta pihak Pertamina dapat bekerja sama dalam melakukan pengawasan distribusi BBM. Menurut dia, pengawasan yang efektif akan mencegah munculnya spekulasi dan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
“Kita ingin distribusi BBM berjalan normal, stok tersedia, dan masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga yang wajar. Karena itu, pengawasan harus diperkuat dan setiap pelanggaran harus ditindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM di lingkungan mereka. Partisipasi masyarakat, kata dia, menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan BBM di daerah.
Menurut Dolfin, pemerintah daerah perlu bergerak cepat menyikapi situasi tersebut agar dampak kenaikan harga BBM tidak meluas ke berbagai sektor ekonomi. Dengan adanya kebijakan yang tepat dan pengawasan yang ketat, ia optimistis kepentingan masyarakat dapat terlindungi.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tidak menjadi korban dari kenaikan harga maupun ulah oknum yang melakukan penimbunan BBM,” kata Dolfin.(**)
Discussion about this post