TIMIKA – jurnalpapua.id
Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Mimika dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025. Meski mengapresiasi sejumlah capaian, Fraksi Golkar menilai masih terdapat persoalan mendasar dalam pengelolaan anggaran, pemerataan pembangunan, hingga kualitas pelayanan publik yang perlu segera dibenahi.
Pandangan umum tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRK Mimika, H. Iwan Anwar, SH, MH, dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026).
Di awal penyampaiannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas realisasi pendapatan daerah yang mencapai Rp6,04 triliun atau 98,23 persen dari target, serta keberhasilan Pemerintah Kabupaten Mimika kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, menurut Fraksi Golkar, capaian tersebut tidak boleh menutupi berbagai persoalan yang masih membayangi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi sejauh mana anggaran tersebut memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika,” kata Iwan.
Golkar menyoroti rendahnya realisasi belanja daerah yang hanya mencapai Rp5,59 triliun atau 82,14 persen, meski pendapatan hampir memenuhi target. Fraksi ini mempertanyakan penyebab belum optimalnya serapan anggaran serta strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut pada tahun-tahun mendatang.
Sorotan paling tajam diarahkan pada besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun, meningkat sekitar 68,79 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Fraksi Golkar, angka tersebut menunjukkan masih banyak program pembangunan yang gagal direalisasikan sehingga manfaat APBD belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan penyebab tingginya SiLPA, program apa saja yang tidak terlaksana, organisasi perangkat daerah (OPD) penyumbang SiLPA terbesar, hingga strategi konkret agar kondisi serupa tidak kembali terjadi pada APBD berikutnya.
“SiLPA sebesar Rp1,1 triliun sama dengan besaran APBD di beberapa kabupaten lain. Ini merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegas Iwan.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti berbagai temuan BPK, mulai dari kekurangan penerimaan pajak daerah, kekurangan setor pajak barang dan jasa, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, hingga kelebihan pembayaran pekerjaan fisik di sejumlah OPD.
Fraksi meminta pemerintah menjelaskan progres penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.
Dalam sektor pelayanan publik, Golkar memberikan perhatian khusus pada bidang kesehatan. Meski anggaran kesehatan mencapai lebih dari Rp1,15 triliun dengan realisasi 92,67 persen, Fraksi menilai masyarakat masih mengeluhkan kualitas pelayanan RSUD Mimika, keterbatasan dokter dan tenaga kesehatan, distribusi obat-obatan, serta akses layanan kesehatan di wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman.
Di bidang pendidikan, Fraksi Golkar mempertanyakan rendahnya realisasi anggaran yang hanya mencapai 59,06 persen, atau menyisakan sekitar Rp479 miliar yang tidak terserap. Menurut mereka, kondisi tersebut berpotensi menghambat pembangunan sarana pendidikan, pemerataan guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, hingga program beasiswa.
Golkar juga menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja.
Sementara itu, persoalan penyediaan air bersih menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius. Fraksi Golkar mengungkapkan masih banyak masyarakat yang belum menikmati layanan air bersih meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur.
Bahkan, Iwan menyinggung keluhan masyarakat mengenai fasilitas air bersih yang telah diresmikan tetapi belum berfungsi.
“Bagaimana cara memutar kran agar air bisa keluar? Karena setelah kran dibuka, air yang diharapkan tidak kunjung mengalir,” ujarnya, mengutip aspirasi warga.
Fraksi Golkar menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya efektivitas perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga pengawasan terhadap program penyediaan air bersih.
Tak hanya itu, Fraksi juga menyoroti rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang hanya mencapai 78,34 persen serta penyaluran Dana Desa sebesar 79,51 persen. Menurut Golkar, kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya kapasitas perencanaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat OPD maupun pemerintah kampung.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar turut mengusulkan sejumlah langkah prioritas kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, antara lain melanjutkan pelebaran Jalan Petrosi–Hasanuddin hingga tuntas, meningkatkan sarana dan prasarana Satpol PP, menambah pos pemadam kebakaran di distrik-distrik rawan, serta memastikan tersedianya anggaran yang memadai untuk implementasi seluruh peraturan daerah yang telah disahkan DPRK.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga wilayah pesisir, pegunungan, dan pedalaman, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperbaiki tata kelola administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan DPRK bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai aturan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat. Kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama,” tutup Iwan.(**)
Discussion about this post