TIMIKA – jurnalpapua.id
Fraksi Partai Demokrat DPRK Mimika memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Namun, apresiasi itu disertai sederet catatan kritis mengenai kualitas pengelolaan anggaran, efektivitas belanja daerah, hingga akurasi data pelayanan publik.
Pandangan umum Fraksi Demokrat disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, Dessy Putrika Ross Rante, S.E., dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika, Rabu (29/7/2026) yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Demokrat menilai laporan pemerintah masih lebih banyak menonjolkan keberhasilan dibanding evaluasi atas berbagai kelemahan yang sebelumnya telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“LKPJ bukan sekadar menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi harus memberikan gambaran utuh mengenai keberhasilan, kegagalan, kendala, penyebab, serta langkah penyelesaiannya secara terukur,” tegas Dessy.
Pendapatan Baik, Belanja Belum Berkualitas
Fraksi Demokrat mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp6,05 triliun atau 98,38 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target dengan realisasi Rp581,8 miliar atau 117,78 persen.
Meski demikian, fraksi menilai keberhasilan pendapatan belum diikuti kualitas belanja yang optimal.
Sorotan utama diarahkan pada realisasi belanja modal yang hanya mencapai 64,13 persen, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Menurut Demokrat, rendahnya serapan tidak bisa hanya dijelaskan oleh faktor geografis atau transisi pemerintahan.
Fraksi mengingatkan bahwa hasil pemeriksaan BPK juga menemukan sejumlah persoalan, mulai dari belanja modal yang tidak sesuai kondisi riil, kekurangan volume pekerjaan, lemahnya pengawasan, hingga pelaksanaan fisik yang belum optimal.
“Rendahnya belanja modal menunjukkan lemahnya pengendalian internal. Jika APBD telah ditetapkan, maka proses penginputan di RUP dan pelelangan seharusnya sudah dapat dilakukan sejak awal tahun,” ujar Dessy.
Belanja Pegawai Membengkak
Fraksi Demokrat juga mengkritisi kenaikan belanja pegawai yang mencapai Rp1,439 triliun, meningkat sekitar 27,27 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Demokrat, peningkatan belanja aparatur harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi mempertanyakan apakah kenaikan belanja ASN benar-benar menghasilkan birokrasi yang lebih efektif, mengingat serapan anggaran dari tahun ke tahun masih belum optimal.
Selain itu, Demokrat meminta transparansi penuh terhadap belanja hibah sebesar Rp278 miliar, termasuk daftar penerima, akuntabilitas penggunaan dana, serta dampak sosial yang dihasilkan.
DAK dan Dana Desa Jadi Alarm
Fraksi Demokrat menilai rendahnya realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 78,34 persen dan Dana Desa 79,51 persen merupakan sinyal lemahnya kapasitas pelaksanaan program.
Fraksi mempertanyakan apakah rendahnya penyerapan disebabkan ketidakmampuan OPD memenuhi persyaratan penyaluran dana pusat atau lemahnya pendampingan terhadap pemerintah kampung.
Sementara itu, realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) memang mencapai 100 persen, namun nilainya menurun sekitar 15,73 persen dibanding tahun sebelumnya.
Menurut Demokrat, pemerintah harus menjelaskan apakah dana tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP).
SiLPA Rp1,1 Triliun Dinilai Terlalu Besar
Sorotan lain tertuju pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Fraksi Demokrat menilai besarnya dana mengendap menunjukkan masih lambatnya proses tender, lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran, serta belum optimalnya pelaksanaan program.
Karena itu, Demokrat meminta pemerintah melakukan rasionalisasi belanja operasional, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta mengevaluasi OPD dengan serapan anggaran rendah.
Pendidikan dan Kesehatan Dinilai Minim Data
Pada sektor pelayanan publik, Fraksi Demokrat menilai laporan pemerintah belum menyajikan indikator yang memadai.
Di bidang pendidikan, pemerintah dinilai belum menjelaskan angka putus sekolah, angka partisipasi sekolah, pemerataan guru, maupun kondisi tenaga honorer.
Sementara di sektor kesehatan, Fraksi Demokrat mempertanyakan tidak dicantumkannya data indeks kepuasan masyarakat, angka stunting terbaru, angka kematian ibu dan bayi, serta rasio tenaga kesehatan.
Fraksi juga menyoroti target pelayanan malaria dalam LKPJ yang mencapai 2 juta kasus, sementara jumlah penduduk Mimika jauh di bawah angka tersebut.
Demokrat mempertanyakan metodologi penyusunan target tersebut dan menduga adanya kelemahan dalam proses penyusunan dokumen.
Infrastruktur Dinilai Lambat
Fraksi Demokrat juga mengkritik rendahnya capaian pembangunan infrastruktur.
Perluasan jaringan air bersih melalui SPAM hanya terealisasi 1.861 sambungan rumah dari target 3.600 SR, sedangkan pembangunan jalan baru hanya mencapai 1,16 kilometer dari target 26 kilometer.
Fraksi mempertanyakan mengapa penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek strategis baru dilakukan pada pertengahan tahun.
Di sektor pendidikan, Demokrat menyoroti tidak terealisasinya pembangunan tiga unit sekolah baru yang seluruhnya berakhir dengan capaian nol persen.
Sementara pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana hanya terealisasi 15 unit dari target 20 unit, yang dinilai menunjukkan lemahnya manajemen proyek, keterlambatan tender, dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
Data Kemiskinan Dipertanyakan
Fraksi Demokrat juga menyoroti persoalan validitas data kemiskinan di Kabupaten Mimika.
Dalam LKPJ disebutkan masih terdapat penerima bantuan sosial yang telah meninggal dunia namun tetap tercatat sebagai penerima manfaat.
Menurut Demokrat, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembaruan basis data secara menyeluruh agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kebocoran anggaran.
Rekomendasi
Sebagai penutup, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi pengelolaan PAD, efisiensi belanja operasional, penguatan audit internal, transparansi laporan keuangan OPD dan BUMD, serta penyusunan strategi ketahanan fiskal untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.
Bagi Fraksi Demokrat, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya realisasi pendapatan daerah, melainkan sejauh mana APBD mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang merata, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika.(**)
Discussion about this post