TIMIKA, jurnalpapua.id
Rentetan kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu desakan agar pemerintah daerah, DPRK, dan aparat keamanan mengambil langkah lebih konkret.
Ratusan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Mimika se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRK Mimika, Senin (31/8/2026).
Massa menyuarakan sejumlah persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, kondisi keamanan Mimika, konflik berkepanjangan di Kwamki Narama, hingga penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, persoalan keamanan menjadi salah satu isu paling kuat dalam aksi tersebut.
Desakan mahasiswa menguat setelah dua pelajar, Tardius Kogoya dan Nomison Genongga, ditemukan meninggal dunia di sebuah bengkel di kawasan SP 3 pada Minggu (30/8/2026).
Keduanya diketahui tengah menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL). Polisi masih menyelidiki motif serta memburu pelaku dalam kasus tersebut.
Dalam berbagai orasi, massa meminta pemerintah tidak sekadar menyampaikan keprihatinan setiap kali terjadi kekerasan, tetapi mengambil langkah nyata untuk mencegah jatuhnya korban berikutnya.
“Harus tanggapi kejadian ini dengan serius. Bupati tidak boleh tinggal diam, DPR jangan diam,” ujar salah seorang orator.
Massa juga meminta aparat kepolisian mengusut tuntas setiap kasus kekerasan dan memastikan para pelaku diproses sesuai hukum.
“Semua kita yang ada ingin hidup damai,” ujar orator lainnya.
Konflik Kwamki Narama Ikut Disorot
Selain kasus dua pelajar di SP 3, mahasiswa menyoroti konflik antarkelompok masyarakat yang berkepanjangan di Distrik Kwamki Narama.
Pemerintah Kabupaten Mimika dan DPRK didesak mengambil peran lebih besar dalam penyelesaian konflik agar pertikaian tidak terus meluas dan menimbulkan korban baru.
Massa menilai pendekatan penyelesaian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mediasi, pengamanan wilayah rawan, pencegahan peredaran senjata tajam, hingga penegakan hukum.
Perwakilan orangtua yang ikut dalam aksi juga meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap kondisi keamanan Kota Timika.
Menurut mereka, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa aktivitas sehari-hari dapat berlangsung tanpa rasa takut akibat rangkaian kekerasan yang terjadi belakangan ini.
Pelajar Tolak MBG, Minta Pendidikan Gratis
Tidak hanya keamanan, perwakilan pelajar turut menyampaikan penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis.
Mereka meminta pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat Papua.
Kritik terhadap program MBG juga disampaikan perwakilan perempuan dalam aksi. Ia menilai kekayaan sumber daya alam Papua semestinya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Papua kasih makan negara, tapi Papua lapar,” katanya.
Massa juga meminta pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan di sejumlah wilayah Papua dan lebih mengutamakan kebijakan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil.
Besarnya anggaran daerah, menurut mereka, harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan konflik sosial.
DPRK Panggil Forkopimda
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, yang menemui massa menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.
DPRK berencana mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Bupati Mimika serta unsur TNI-Polri, untuk membahas situasi keamanan secara bersama-sama.
Pertemuan direncanakan berlangsung di DPRK Mimika pada Selasa (1/9/2026).
“Kami rencana panggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini, karena situasi yang terjadi pembunuhan ini berulang-ulang kali,” kata Primus.
Menurut Primus, pemerintah bersama aparat tidak bisa terus menggunakan pola penanganan yang sama ketika kasus kekerasan masih berulang.
“Penyelesaian seperti apa? Miris juga terjadi seperti ini terus-menerus,” ujarnya.
DPRK berharap pertemuan bersama Forkopimda menghasilkan keputusan konkret, terutama terkait pencegahan konflik, pengamanan wilayah rawan, serta percepatan penyelesaian kasus-kasus kekerasan.
Usulkan Pos Pengamanan di Kwamki Narama
Primus secara khusus menyoroti kondisi keamanan di Distrik Kwamki Narama.
Ia meminta pemerintah dan aparat keamanan mempertimbangkan pembangunan pos pengamanan di titik-titik strategis untuk memperketat pengawasan terhadap masyarakat yang keluar dan masuk wilayah tersebut.
Menurut dia, pengawasan diperlukan untuk mencegah masyarakat membawa parang, senjata tajam, maupun benda lain yang berpotensi digunakan dalam aksi kekerasan.
“Di Kwamki Narama itu harus bikin pos. Siapa yang keluar-masuk di situ, yang keluar dengan parang atau dengan alat tajam, itu kita harus pastikan. TNI-Polri harus pastikan di sana,” tegas Primus.
Menurut DPRK, pencegahan harus dilakukan sebelum jatuh korban, bukan hanya meningkatkan pengamanan setelah kekerasan terjadi.
“Jadi, kita besok akan rapat dengan Pak Bupati dan semua unsur pimpinan yang ada di sini, di kabupaten ini,” kata Primus.
Polisi Bentuk Tim Khusus
Sementara itu, Polres Mimika telah membentuk tim khusus untuk mengusut kematian dua pelajar di SP 3.
Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan sejumlah barang bukti, serta memeriksa lima saksi. Hingga Senin, penyidik masih mendalami motif dan keberadaan pelaku.
Untuk mengamankan penyampaian aspirasi di DPRK Mimika, Polres Mimika juga menyiagakan sekitar 150 personel dan dua peleton Brimob.
Pengamanan dilakukan karena pada hari yang sama terdapat dua kelompok yang menyampaikan aspirasi, yakni Solidaritas Mahasiswa Mimika se-Indonesia dan Kerukunan Keluarga Besar Jayawijaya (KKBJ).
Pengamanan diawali dengan apel yang dipimpin Wakapolres Mimika, Kompol Jaihot Limbong.
Kepolisian menyatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan damai.
Aksi mahasiswa pada Senin itu sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah, legislatif, dan aparat keamanan bahwa persoalan kekerasan di Mimika tidak cukup ditangani secara parsial.
Masyarakat kini menunggu hasil pertemuan DPRK bersama Forkopimda, terutama langkah konkret untuk memutus rangkaian kekerasan dan menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.(**)
Discussion about this post